oleh

BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau Bayarkan Klaim Rp14,3 Miliar

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) pembayaran klaim jaminan posisi 12 Agustus 2019 mencapai Rp16,3 triliun.

Pembayaran klaim ini terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 93 persen dari total klaim, disusul Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 5 persen, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 1 persen dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 1 persen.

Khusus di wilayah KCP Lubuklinggau telah membayarkan klaim sebesar Rp14,3 miliar sejak Januari 2019.

”Tingginya tingkat pencairan JHT yang mencapai 2.300 kasus sampai dengan Agustus 2019, menjadi salah satu tantangan utama bagi kami, karena menyebabkan penurunan sisi cakupan kepesertaan,” jelas Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau, Agus Theodorus di kantornya, Selasa (13/8).

Menurut Agus, regulasi yang mendorong kemudahan pencairan JHT bagi pekerja resign atau ter-PHK membuat pihaknya harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan akuisisi kepesertaan.

“Kami masih berharap pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait pencairan JHT sesuai semangat jaminan hari tua, agar para pekerja memiliki simpanan untuk persiapan memasuki masa tidak produktif bekerja,” tegas Agus.

Agus menambahkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, terkait perlindungan bagi Perangkat Desa, Honorer non ASN dan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Sementara untuk Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang juga akan segera menyusul.

“Banyak masyarakat belum menyadari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), padahal manfaatnya sangat luar biasa, meliputi perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah bahkan bantuan persiapan mental dan fisik untuk kembali bekerja,” papar Agus.

“Kami banyak menemukan kasus JKK yang membutuhkan perawatan dalam waktu lebih dari 12 bulan dan memerlukan biaya miliaran. Bayangkan jika pekerja atau pemberi kerja harus menanggung semua biaya tersebut,” imbuhnya.

Agus mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus berusaha meningkatkan manfaat dari program JKK dan Jaminan Kematian (JKM). Saat ini peningkatan manfaat yang sebelumnya tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sedang dalam proses pengesahan oleh Pemerintah.

“Salah satu yang ditingkatkan adalah manfaat santunan kematian yang sebelumnya Rp24 juta menjadi maksimal Rp42 juta. Selain itu, manfaat beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia juga akan diberikan bantuan beasiswa untuk dua anak sampai dengan lulus kuliah. Sebelumnya hanya seorang anak saja sebesar Rp12 juta,” tutur Agus.

“Kami berharap Pemerintah segera mengesahkan revisi PP No.44 Tahun 2015,” harap Agus.

Mulai 2029 nanti, seluruh pegawai non-ASN, ASN, TNI, dan Polri akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan dengan bergabungnya program perlindungan PT Tabungan Asuransi Pensiun (Persero) dan PT Asabri (Persero). (rls/lik)

 

Rekomendasi Berita