oleh

Bawaslu Sayangkan Tindakan Dishub

Bahusi
“Stiker dan branding di angkot belum bisa dilakukan penertiban. Pasalnya, surat rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Lubuklinggau 9 Januari 2019, belum ditanggapi Dishub Kota Lubuklinggau….”

LUBUKLINGGAU – Bawaslu Kota Lubuklinggau menyayangkan tindakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lubuklinggau. Sebab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dinilai tidak menanggapi surat mereka terkait penertiban stiker dan branding peserta pemilu yang terpasang di angkutan umum (angkot).

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau, Mursyidi didampingi Komisioner Bawaslu Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi, Jumat (18/1).

Menurut Bahusi, sebelumnya Bawaslu telah melakukan rapat koordinasi baik dengan Sat Pol PP maupun Dishub.

Hasilnya, beberapa pekan lalu telah dilakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang dipasang bertentangan dengan aturan dan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwal) Lubuklinggau. Seperti, APK yang terpasang di tiang listrik, tiang telepon, pohon yang ditanam perintah serta taman kota.

Hasilnya, ratusan APK baik baliho maupun spanduk ditertibkan, berkat hasil koordinasi yang baik antara Sat Pol PP dan Bawaslu.

Namun, mengenai stiker dan branding di angkot maupun pengguna jalan lainnya, belum bisa dilakukan penertiban. Pasalnya, surat rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Lubuklinggau pada 9 Januari 2019, belum ditanggapi Dishub Kota Lubuklinggau.

“Bukannya kita belum mau bergerak untuk melakukan penertiban, tapi Dishub belum membalas surat kita,” kata Bahusi.

Akibat belum dibalasnya surat tersebut, Bawaslu Kota Lubuklinggau belum bisa melakukan penertiban. Karena, hanya Dishub yang mengetahui stiker maupun branding seperti apa saja yang masuk dalam kategori mengganggu atau mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Atau stiker seperti apa yang mengancam keselamatan penumpang.

“Kami berharap Dishub koperatif, agar seluruh branding maupun stiker yang melanggar bisa segera ditertibkan,” jelasnya.

Sementara Kepala Dishub Kota Lubuklinggau, Abu Ja’at mengatakan surat yang dikeluarkan Bawaslu ke Dishub keliru. Sebab, surat tersebut berisi rekomendasi ke Dishub untuk melakukan penertiban APK yang berupa stiker dan branding di angkot, sementara tidak ada kewenangan dari Dishub untuk menertibkan APK.

“Penertiban APK hanya bisa dilakukan KPU dan Bawaslu, karena mereka penyelenggara pemilu,” jelas Abu Ja’at.

Selanjutnya, kalaupun diminta bantuan, mestinya harus dilakukan rapat bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, dengan Sat Pol PP, Dishub, KPU dan Bawaslu.

Hasil rapat tersebut dijadikan keputusan bersama, untuk dilaksanakan secara bersama-sama pula. Jadi, yang melakukan penertiban merupakan tim gabungan dari beberapa instansi terkait.

“Prinsipnya, kami bekerja sesuai aturan,” jelasnya.

Terpisah, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas (Mura), Jumat (18/1) telah mulai menertibkan para kontestan pemilu 2019 yang dipasang di angkot.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mura, Khoirul Anwar mengatakan, sebelumnya, Bawaslu telah membentuk tim gabungan untuk melakukan penertiban APK di angkot. Tim gabungan ini terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Dishub Mura.

Saat melakukan penertiban tim gabungan berhasil menertibkan puluhan angkot yang ditempel sticker. Dasar penertiban Peraturan KPU No.33/2018 perubahan kedua atas PKPU 23/2018 dan nomor 28/2018 tentang Kampanye Pemilu 2019.

Menurut Anwar beberapa kali peringatan telah dilayangkan ke seluruh Parpol peserta Pemilu 2019 di Mura, terkait penertiban ini, tapi berdasarkan pantauannya masih banyak APK yang terpasang di angkot. Makanya langsung dilakukan penertiban. (aku)

Rekomendasi Berita