oleh

Bawaslu, Polres dan Kejari Bentuk Sentra Gakkumdu Pilkada Muratara

LINGGAUPOS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Musi Rawas Utara (Muratara), Polres Muratara dan Kejari Lubuklinggau, Senin (27/7/2020) melaksanakan rapat koordinasi pembentukan Sentra Gakkumdu, di Dwinda Hotel Lubuklinggau.

Dalam pertemuan itu, Ketua Bawaslu Muratara Munawir mengatakan pembentukan Sentra Gakkumdu untuk menangani tindak pidana pemilu sebagai implementasi amanat UU peraturan bersama. Menurutnya inti keberhasilan sentra Gakumdu adalah kekompakan.

“Situasi Gakkumdu Maret dan April dibekukan, dilanjutkan Juni 2020. Tiga kabupaten/kota sudah masuk potensi TP Pemilu karena ada calon perseorangan,” ia menambahkan.

Menurut Munawir,  anak dan ASN rawan terlibat pemilu. “Saya menyambut dengan baik dan mengharapkan kinerja Gakkumdu dapat bekerja secara optimal dan profesional dalam proses tindak lanjut pemilu,” tambahnya.

Kasat Reskrim Polres Muratara AKP Dedi Rahmad Hidayat mengatakan Kepolisian dari awal telah mempersiapkan diri jelang pelaksanaan Pilkada, khususnya penindakan dalam pelanggaran Pilkada bilamana ditemukan unsur pidananya.

Bahkan dari Polres Muratara sudah membentuk tim cyber untuk mengantisipasi potensi gangguan Pilkada 2020. “Polres Muratara juga telah memonitor dan patroli Syber dunia maya terkait postingan yang sifatnya mengandung ujaran kebencian, sara dan lain sebagainya,” katanya.

Ia mengajak bersama saling berkoordinasi sehingga tugas kita semakin ringan. “Perlu dilibatkan kanit reskrim, kanit Intel dan bhabinkamtibmas Polsek sejak dini dan agar dilakukan koordinasi di Polres Muratara,” ia mengatakan.

Sementara itu, Kasi Pidum Kajari Lubuk Linggau Faiq Nur Fiqri Sofa, SH.,MH, mengatakan Kejaksaan sudah mempersiapkan diri. “Kami bersedia melakukan koordinasi setiap ada laporan dugaan tindak pidana pemilu namun diberitahu sejak dini mengingat jarak dari Lubuklinggau ke Muratara,” katanya.

Kordinator Pengawas Bawalsu Muratara M. Ali Asek, S.Pd.i menambahkan, potensi pidana bisa terjadi bilamana warga memberikan keterangan tidak benar untuk Daftar Pemilih, memalsukan data pada daftar pemilih, menghalang halangi seorang untuk mendaftar sebagai pemilih, menyebabkan orang lain tidak masuk sebagai daftar pemilih.

“Potensi pidana ditahap pencalonan terjadi bilamana adanya penyelenggara ataupun masyarakat yang menghalangi seseorang untuk menjadi calon, Memberi keterangan tidak benar, memalsukan surat, pemalsuan daftar dukungan terhadap calon perseorangan,” ia mengatakan.(*)

Rekomendasi Berita