oleh

Bawaslu Nyatakan Oknum Anggota PPS Remayu Langgar Kode Etik

LINGGAUPOS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Musi Rawas menyatakan bahwa oknum anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas melakukan pelanggaran kode etik.

Ketua Bawaslu Musi Rawas, Oktureni, mengatakan bahwa berdasarkan kajian Panwascam Tua Negeri, oknum anggota PPS inisial IP memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

“Prosesnya ada di Panwacam, dari kajian dan bukti yang ada yang bersangkutan memang ada di video itu, memakai topi inisial salah satu paslon,” ujarnya, Sabtu (26/9/2020).

Mengenai sanksi, Oktureni menegaskan Bawaslu Musi Rawas telah memberikan rekomendasi kepada KPU Musi Rawas untuk memberikan sanksi.

Sementara itu, tim advokasi pasangan calon nomor urut 1, Hj Ratna Machmud dan Hj Suwarti meminta agar oknum PPS tersebut dipecat.

“Informasi yang kami peroleh dari salah satu staf Bawaslu Musi Rawas yang menangani laporan dan temuan, bahwa kajian internal Bawaslu Musi Rawas terkait hal ini sudah selesai. Dan Bawaslu Musi Rawas telah mengeluarkan hasil rekomendasi dan telah disampaikan ke KPU Musi Rawas, kesimpulan kajian Bawaslu adalah yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu,” ujar M. Hidayat SH MH, tim advokasi pemenangan Hj Ratna Mahmud Amin – Hj Suwarti, Sabtu (26/9/2020).

Abu Bakar SH MHum, yang juga anggota Tim Advokasi menambahkan, pihaknya meminta KPU Musi Rawas agar tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hasil kajian Bawaslu Musi Rawas telah menyatakan terbukti melanggar kode etik, maka oknum anggota PPS itu harus segera diberhentikan.

“Dari video yang kami lihat, memang yang bersangkutan hadir dalam sebuah pertemuan di salah satu rumah warga di Desa Remayu, dengan atribut topi paslon, pertemuan itu dihadiri oleh beberapa orang dengan atribut yang sama, dan terlihat seseorang berbicara, sementara oknum anggota PPS itu hadir ditengah-tengah pertemuan itu,”ujar Abu Bakar, SH. MHum.

Hal senada juga disampaikan oleh Gurmani SH MHum, adanya video itu menjelaskan oknum anggota PPS tersebut berpihak kepada calon tertentu.
“Dia tidak mandiri atau tidak netral, cendrung berpihak kepada salah satu calon. KPU Musi Rawas harus berani mengambil langkah tegas, untuk mengembalikan marwah penyelenggara pemilu,” tandasnya.

Tidak jauh berbeda , Lukman Hakim SH, anggota Tim Advokasi juga menegaskan, haram hukumnya penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu calon.

“Tidak ada pilihan lain bagi KPU Mura, selain memecat oknum anggota PPS ini, ini berbahaya bagi kemandirian KPU. Kita harus tegas tegas saja, kalau mau jadi tim pemenangan ya jadi tim pemenangan, kalau mau jadi penyelenggara pemilu ya tidak boleh jadi tim relawan ataupun tim pemenangan. Jadi, kami minta KPU Mura pecat oknum anggota PPS itu,” tegasnya.

Apalagi, lanjut dia, Panwascam Tuah Negeri juga telah mengeluarkan rekomendasi temuan, dari temuan itu Panwascam Tuah Negeri menegaskan bahwa oknum anggota PPS Desa Remayu IP adalah tim relawan paslon. (*)

Rekomendasi Berita