oleh

Bawaslu Kurang Bernyali

JAKARTA – Gelaran Pemilu 2019 tinggal tiga bulan lagi, namun pelanggaran semakin masif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 2.050 pelanggaran selama tahapan pemilu (selengkapnya lihat grafis,red). Ribuan kasus ini menjadi presenden buruk bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadau (Gakumdu) yang dibentuk pemerintah. Tim ini dibentuk dari unsur Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung, Sayangnya, taji Gakkumdu hanya sekedar polesan lipstik penegakan supremasi demokrasi.

Bertumpuknya pelanggaran hukum bagi Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar ini disebabkan Bawaslu yang hanya fokus dugaan pelanggaran yang berskala nasional.

“Ya (lamban kinerjanya,red), betul Bawaslu hanya sibuk nangani kasus kasus yang beraspek nasional, itupun dalam beberapa putusannya justru berpotensi merusak demokrasi,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (13/1).

Fickar menyontohkan dugaan pelanggaran terkait apakah seorang ketua Partai boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPD seperti Kasus Oesman Sapta Odang. Dalam kasus ini, Bawaslu malah mempersilakan OSO tetap melenggang ke Senayan.

“Dalam penanganan kasus ini putusan Bawaslu justru merusak demokrasi, selain itu bagaimana eks koruptor yang jadi Caleg, kelanjutannya bagaimana?” katanya.

Disinggung mengenai kinerja Sentra Gakumdu, kata Fickar, seharusnya Gakumdu harus diisi dengan orang orang independen yang bisa berdiri sendiri dan tidak dapat dipengaruhi pihak manapun dan siapapun.

“Gakumdu harus mandiri dan netral tidak hanya mengadili kasus-kasus yang dilaporkan satu pihak peserta saja, harus adil memeriksa semuanya,” ujarnya.

Sementara, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai sebagian besar laporan dugaan pelanggaran justru dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran oleh Bawaslu.

“Memang semua laporan tidak semuanya memenuhi unsur pelanggaran. Tapi jika Bawaslu lebih sering memutus perkara dengan menyatakan tidak ada unsur pelanggaran maka hal tersebut mengundang pertanyaan publik,” terangnya.

“Citra Bawaslu sebagai pengawas pemilu akan terlihat seperti macan ompong,” tandasnya.

Menurutnya, ada beberapa kemungkinan yang membuat badan pengawas pemilu seperti kurang memiliki nyali mengadili putusan pelanggaran.

“Bawaslu lebih mengedepankan pertimbangan politis untuk cari aman,” tandasnya.

Sedangkan Kejaksaan Agung yang merupakan unsur dari Gakumdu menegaskan siap memproses setiap pelanggaran Pemilu 2019.

“Namun yang pasti pelanggaran pidana diproses tiga unsur tersebut sesuai aturan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri saat dikonfirmasi.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti sejauh ini berapa jumlah pelanggaran pidana yang sudah diproses dan diputus karena pihaknya belum menerima laporan dari Gakkumdu. Hal ini, kata Mukri, juga diungkapkan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Memang proses pidana pemilu dilakukan Gakkumdu, kata Mukri, sehingga ketiga unsur yang ada didalamnya memposesnya sesuai aturan yang ada.”Hingga saat ini belum ada laporan dari Bawaslu mungkin pada saat nantinya,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memaparkan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) telah memproses 144 kasus sejak Pemilu dimulai.

Sampai Kamis (3/1) laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. Dari 144 peristiwa, 110 sudah dilakukan assessment dan analisa bukan merupakan tindak pidana pemilu, katanya.

Sedangkan 34 peristiwa sisanya masuk ke dalam ranah pidana pemilu. Dedi merinci dari 34 tindak pidana pemilu yang diproses, terdiri dari 26 perkara yang telah masuk di tahap dua ke kejaksaan, tiga kasus dihentikan lewat surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta 5 perkara dalam tahap penyidikan.(lan/fin/tgr)

Rekomendasi Berita