oleh

Bawaslu Ingatkan ASN Tidak Terlibat Kampanye

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kota Lubuklinggau sudah melakukan sosialisasi Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye. Dalam aturan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang aktif terlibat kegiatan kampanye Pemilu 2019.

Maka, Bawaslu mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN untuk menjaga netralitas di Pemilu mendatang, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019.

Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Pelanggaran, Bahusi mengatakan apabila ditemukan ada ASN terlibat saat kampanye Pemilu 2019, akan diberikan sanksi. Karena, tim kampanye maupun pelaksana kampanye dilarang untuk melibatkan ASN. Hal ini telah tertuang di Undang-Undang (UU) Pemilu No. 7 Tahun 2017. Bahkan, dijelaskan kalau Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas ASN.

Bahkan, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap ASN, bila terbukti tidak netral, maka ASN yang bersangkutan akan terancam sanksi pidana. Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur soal sanksi. Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

“Apabila muncul dugaan ASN tidak netral, kami akan melakukan pemeriksaan. Hasilnya akan direkomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, red),” kata Bahusi, Jumat (12/10).

Kemudian, KASN akan mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Apabila rekomendasi KASN tidak dilaksanakan, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) UU No.5 Tahun 2014.

Selain itu, dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat dalam Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Artinya, setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dan memperjuangkan kepentingan siapapun.

Ancaman terhadap ASN yang melanggarpun cukup tegas, terdapat dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Maka pihaknya mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya di Pemilu 2019, demi kebaikan dari ASN itu sendiri.

“Memang saat ini belum ada temuan maupun laporan adanya ASN yang tidak netral. Tapi, karena kampanye masih panjang, kita meminta kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri,”jelasnya. (aku)

Rekomendasi Berita