oleh

Bawaslu Harus Turunkan Billboard Caleg

LUBUKLINGGAU – Pengamat politik asal Kota Lubuklinggau, Eka Rahman mengatakan belum adanya penindakan tegas dari Bawaslu terhadap pemasangan billboard Calon Legislatif (Caleg) menjadi perhatian. Sebab, saat ini sudah masuk dalam tahapan kampanye, tentu saja ada peraturan mengikat tentang kampanye. Mulai dari pemasangan, baliho, spanduk, billboard hingga Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya.

Menurut Eka, merujuk pada Pasal 1 dan 19 Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU dan Bawaslu harus memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 104 huruf a, Bawaslu bersikap adil dalam menjalankan tugasnya.

Jadi, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu harus memperlakukan seluruh peserta pemilu secara adil. Dalam kaitan ini waktu, tempat, durasi dan ruang yang sama bagi peserta pemilu dalam memasang alat peraga termasuk di dalamnya pemasangan billboard Caleg.

“Pembiaran pemasangan alat peraga pada tempat berbayar atau billboard, merupakan tindakan tidak adil dan setara, cenderung diskriminatif,” jelasnya.

Pada sisi lain, memperbesar potensi terjadi pemilu yang ‘berbiaya mahal’ karena hanya Caleg yang mampu membayar sewa papan billboard saja yang bisa memasang alat peraga tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Lubuklinggau, Rabu (6/2) menempelkan stiker pelanggaran di tiang billboard, yang dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta Pemilu 2019. Setidaknya, ada 16 stiker yang ditempelkan tim penindakan pelanggaran, milik dari calon anggota DPR RI, dan DPD. Pemasangan stiker atas intruksi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), landasannya Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor: 1990/K.Bawaslu/Pm.00.00/XIr/2018.

Dalam SE tersebut menjelaskan sejumlah peraturan tentang pelaksanaan kampanye, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sudah dikeluarkan pihak KPU sebelumnya. Di situ dijelaskan APK yang memuat citra diri dari peserta pemilu tidak boleh dipasang di tempat media yang berbayar, termasuk billboard. Hal ini tercantum dalam poin 7 dan 8.

“Semuanya billboard yang dipasang APK sudah ditempel stiker tanda pelanggaran, dan kita minta para tim dari peserta pemilu yang sudah dipasang stiker untuk melepaskan APK mereka masing-masing. Sebab, kalau tidak dilepaskan akan dilepas paksa,” kata Bahusi. (aku)

Rekomendasi Berita