oleh

Bawaslu Belum Terima Laporan Pelanggaran

“Semoga saat ini memang tidak ada dugaan pelanggaran, bukannya ketidakpedulian masyarakat terhadap tahapan pemilu yang sedang berlangsung,” kata Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Hukum Penindakan Pelangaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi.

LUBUKLINGGAU – Hingga Senin (7/1), Bawaslu Kota Lubuklinggau belum menerima satupun pelanggaran pemilu, yang dilakukan peserta maupun penyelenggara pemilu. Padahal, masa kampanye sudah dimulai pada 23 September 2018, dan Calon Legislatif (Caleg) sudah ditetapkan pada 20 September 2018, dengan jumlah peserta 404 orang Caleg, para Caleg ini tersebar di empat Daerah Pemilihan (Dapil), dengan alokasi 30 kursi di parlemen. Hal ini, disampaikan komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi, Senin (7/1).

Menurut Bahusi, sebelumnya pihaknya telah melakukan sosialisasi partisipatif kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pemilu, dengan tujuan untuk mencegah indikasi pelanggaran yang kemungkinan terjadi di lingkungan masing-masing. Sosialisasi itu, sudah dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, hingga tingkat kota.

“Semoga saat ini memang tidak ada dugaan pelanggaran, bukannya ketidakpedulian masyarakat terhadap tahapan pemilu yang sedang berlangsung, terlebih kita sudah sosialisasi kepada OKP, BEM dan Ormas yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau,” kata Bahusi.

Memang, tidak mudah untuk melaporkan suatu dugaan pelanggaran, karena pelapor harus mengalami, melihat dan mendengar secara langsung dugaan pelanggaran. Sebab, hanya dengan begitu, indikasi pelanggaran yang dilaporkan bisa terungkap. Tapi, tidak menutup kemungkinan bila pelapor dapat informasi dari orang lain mengenai adanya indikasi pelanggaran, namun orang yang memberi informasi tersebut hendaknya dilibatkan dalam proses pelaporan.

“Bahkan, identitas dari pelapor akan kita rahasiakan, agar tidak ada seorangpun tahu siapa yang melaporkan indikasi pelanggaran. Tapi, dalam melapor ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pelapor, salah satunya warga Kota Lubuklinggau, dan itu dibuktikan dengan kartu identitas yang bersangkutan. Jadi, kalau pelapor orang luar daerah, laporannya tidak bisa diterima,” jelasnya.

Kemudian, waktu pelaporan adalah tujuh hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran. Karena, bila sudah lewat tujuh hari baru dilaporkan, maka laporannya dianggap kedaluwarsa.

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau, Riko Saputra berharap agar pelaksanaan Pemilu 2019 saat berjalan aman, tertib dan lancar, terutama di Kota Lubuklinggau. (aku)

Rekomendasi Berita