oleh

Bawaslu Ajak LSM-Ormas Awasi Pemilu

MUSI RAWAS – Bawaslu Kabupaten Musi Rawas (Mura), mengajak komponen masyarakat, untuk aktif mengawasi tahapan Pemilu 2019. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2019 Pasal 435 dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No.4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu. Komponen masyarakat dimaksud Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). Demikian disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Mura, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Khoirul Anwar.

Menurut Anwar, Bawaslu Kabupaten Mura membuka pendaftaran untuk pemantau Pemilu 2019, dan masa pendaftaran akan ditutup pada 10 April 2019 mendatang.

“Kami menyadari bahwa objek pengawasan sangat. Namun, SDM sangat terbatas. Maka, kami berharap peran aktif dari LSM dan Ormas dalam pengawasan pemilu,” katanya, Jumat (25/1).

Pemantau pemilu yang sudah terdaftar di Bawaslu, secara legal dapat melakukan pengawasan di setiap tahapan termasuk pengawasan pemungutan dan penghitungan suara mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga kabupaten.

Namun, ada beberapa syarat dan tata cara mendaftar sebagai pemantau pemilu yaitu, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, teregister dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayahnya. Sedangkan syarat administrasi untuk mendaftar sebagai lembaga pemantau pemilu, yakni profil organisasi/lembaga, memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah atau pemerintah daerah atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan. Selanjutnya, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi, nama dan jumlah pemantau, alokasi jumlah pemantau yang akan ditempatkan di daerah.

Selanjutnya, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau, nama, surat keterangan domisili dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.

Setelah teregister Bawaslu, pemantau pemilu mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah Daerah. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu, memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara, mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, dan menyampaikan temuan kepada Bawaslu, apabila pelaksanaan proses tahapan pemilu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, pemantau pemilu juga berkewajiban untuk mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan negara RI dan mematuhi kode etik yang diterbitkan Bawaslu. (rls/aku)

Rekomendasi Berita