oleh

Batik Air Sudah Bayar Sesuai Kontrak

Ke PT MAS

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – GN seorang tenaga ground handling mengeluhkan sistem penggajian yang dilakukan PT Menara Angkasa Sejahtera (MAS). Sejak menangani penumpang NAM Air, hingga kini bertambah dua maskapai lagi, yakni Batik Air dan Wings Air gaji yang diterima GN dan 22 rekannya sesama Ground Handling diduga tak juga bertambah.

“Penyaluran kerja tenaga ground handling ini dilakukan PT MAS. Sistem penggajiannya dari maskapai misalkan NAM Air diserahkan kepada PT MAS, baru diserahkan kepada tenaga Ground Handling. Melalui Koordinator Handling,” terang GN, Sabtu (2/12).

GN menjelaskan, gaji ketika ia menangani penumpang NAM air saja Rp 700 ribu per bulan. Ditambah uang makan Rp 5.000 per hari.

“Kalau datang tepat waktu terus bisa terima Rp 850 ribu per bulan. Tapi kalau absennya lewat dari 05.55 WIB, bisa kena potong gaji Rp 5 ribu. Sejak NAM Air sudah begitu gajinya yang diserahkan PT MAS melalui koordinator kami. Namun, sekalipun kerjaan kami bertambah, dengan adanya Batik Air dan Wings Air, gaji tak kunjung naik juga. Tetap Rp 850 ribu per bulan,” tutur GN.

Lebih memprihatinkan, karena GN dan 22 rekannya diduga tak dapat jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dari PT MAS.

“Saat kami sakit, ya keluar biaya sendiri. Kami belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Padahal jam kerja kami nyaris 12 jam. Mulai pukul 05.55-18.00 WIB. Apalagi kalau pesawat delay,” sebutnya.

GN dan rekan-rekannya memilih diam, dan enggan melaporkan masalah ini ke Batik Air khawatir dipecat oleh pihak PT MAS.

“Ada niatan kami lapor ke Batik Air tanya yang sebenarnya, tanya juga ke Disnaker. Tapi khawatir kena pecat oleh PT MAS. Karena jadi ground handling ini satu-satunya pekerjaan kami,” terang

Mendengar keluhan tenaga ground handling ini, Manager Lion Air Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Haris Pramono menegaskan, bahwa masalah penggajian karyawan ground handling di Bandara Silampari Lubuklinggau bukan wewenang dan tanggung jawab manajemen Batik maupun Wings Air (Lion Air Group).

“Karena itu murni masalah internal dari PT MAS selaku perusahaan ground handling tersebut,” tegasnya.

Menurut Haris, semua perjanjian antara manajemen Batik dan Wings Air dan PT MAS ada kontrak.

“Jadi per handling besarnya berapa full satu handling berapa itu ada semua. Dan merunut pada informasi yang disampaikan Minggu (3/12) bahwa sejak April (ground handling, red) belum terima gaji. Sementara Batik dan Wings Air pada April itu belum ada di Lubuklinggau. Bulan itu baru ada NAM air saja. Berarti masalah gaji mereka sudah bermasalah sebelum Batik Air dan Wings Air masuk. Kami masuk baru Juni 2017,” terangnya.

Berkenaan dengan masalah ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Lubuklinggau juga akan mencari tahu operasional PT MAS di Lubuklinggau ini.

“PT MAS tidak pernah lapor. Kalau dia perusahaannya ada di Jakarta ya bisa jadi nggak lapor ke kami. Namun idealnya, kalau dia menyalurkan tenaga kerja ke Bandara Silampari ada laporannya ke kami,” jelas Kadisnaker Lubuklinggau, Purnomo, Minggu (3/12).

Menurutnya, ketika PT MAS ada kantor perwakilan di Lubuklinggau pun wajib melapor ke Disnaker. Agar Disnaker tahu tentang sirkulasi tenaga kerja yang dipekerjakan di Lubuklinggau ini. Dengan melapor juga, kata Purnomo, PT MAS bisa mendapatkan Peraturan Perusahaan (PP). Selama ini, aku Purnomo, Disnaker belum pernah menerbitkan PP untuk PT MAS.

“Oleh karena itu, kami himbau tenaga kerja yang mungkin merasa dirugikan oleh PT MAS atau perusahaan lain, silakan lapor ke Disnaker. Nanti ada mediasinya. Kita akan cek dulu di mana keberadaan PT MAS ini. Kalau tenaga ground handling ini melapor ke Disnaker, akan ada petugas kami yang menangani nanti,” jelas Purnomo.

Apa yang dialami oleh tenaga ground handling ini, menurut Purnomo, jadi pelajaran bagi tenaga kerja di Kota Lubuklinggau, khususnya.

“Kalau cari kerja, lebih aman melalui Disnaker. Isi formulir AK1 sampai AK5. Kalaupun belum dapat pekerjaan, akan dibantu oleh Disnaker. Kami yang menyalurkan. Jadi jelas pendataannya,” imbuh Purnomo.

Ia juga miris dengan gaji yang diterima GN dan rekannya, masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Lubuklinggau. Oleh karena itu, sarannya, penting bagi calon pekerja saat wawancara memastikan berapa gaji yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Lalu dibubuhkan dalam hitam di atas putih (surat perjanjian kontrak kerja).

“Iya itu suatu keharusan. Termasuk saya harus ingatkan bahwa setiap pekerja harus mendapat perlindungan. Pertama hukum, Kedua, jaminan sosial. Itu harus ada. Diantaranya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau pekerja tidak dijamin BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, lapor ke Disnaker. Karena kami akan terus melakukan pengawasan. Kalau perusahaan pemberi kerja maupun penyalur tenaga kerja tidak melakukan kewajiban ini, bisa disanksi,” tegasnya. (05)

Berita Terkait : Akan Panggil Perusahaan Penyalur , Sistem Penggajian Masih Amburadul

Komentar

Rekomendasi Berita