oleh

Baru Empat Kecamatan Sampaikan SPJ DD Tahap I

LINGGAU POS ONLINE, EMPAT LAWANG – Baru empat kecamatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahap I. Dari empat kecamatan baru dua kecamatan telah diverifikasi pihak inspektorat.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Empat Lawang, Kipli melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Ridho Oktaviano.

“Sudah ada empat Kecamatan yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap I. Dari empat kecamatan tersebut baru dua kecamatan yang sudah diverifikasi oleh inspektorat yakni Kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Saling,” kata Ridho kepada Harian Empat Lawang, Senin (6/11) di ruang kerjanya.

Padahal kata Ridho, seluruh kepala desa (kades) sudah mengetahui jika setiap pencairan dana desa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kades. Diantaranya laporan realisasi anggaran, lalu pertanggung jawaban, dan bukti setor pajak DD sebelumnya.

“Jadi sampai saat ini masih ada enam kecamatan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahap I, termasuk Kecamatan Tebing Tinggi,” ujarnya.

Ridho menegaskan, bagi kecamatan yang sudah memenuhi persyaratan untuk pencairan DD tahap II, akan menerima DD tahap II. Tidak perlu menunggu kecamatan lainnya. Lalu saat ini desa harus menggunakan Siskaudes dalam pengelolaan DD.

“Jadi istilahnya itu, siapa cepat dia dapat. Bagi kecamatan yang sudah melengkapi persyaratan, akan menerima DD. Saya tegaskan dalam pencairan DD ini tidak ada istilah dipersulit, jadi kalau sudah lengkap persyaratan akan cair,” tegasnya.

Pihaknya, lanjut Ridho, sudah jauh hari meminta kepada Kades agar segera melengkapi semua syarat untuk pencairan DD. Namun nyatanya masih banyak yang belum melengkapi persyaratan. “DD itu tidak bisa dicairkan begitu saja, harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku,” katanya.

Masih kata Ridho, dalam proses pencairan DD ada tim verifikasi berkas dan kelengkapan dokumen.

“Tim itu DPMDP3A, lalu Inspektorat, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD),” bebernya.(04)

Komentar

Rekomendasi Berita