oleh

Baru 16 Desa Sampaikan Laporan DD

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Dari 82 desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), baru 16 desa menyampaikan laporan Dana Desa (DD). Sementara 66 desa lain belum sama sekali. Padahal batas akhir penyampaian laporan realisasi penggunaan DD tahap kedua, Januari 2018.

Hal tersebut diketahui dari data yang masuk di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Kabupaten Muratara.
Kepala DPMD-P3A Kabupaten Muratara, Firdaus melalui stafnya Untung Sriwijaya mengatakan hingga hari ini (kemarin), baru ada 16 desa yang menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap kedua tahun 2017 lalu.

16 Desa tersebut berasal dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung. Sementara dua kecamatan yakni Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Ulu Rawas belum sama sekali.

Adapun ke-16 desa tersebut yakni di kecamatan Rupit Desa Maur Baru, Tanjung Beringin, Noman Baru, Lubuk Rumbai, di kecamatan Nibung Desa Srijaya Makmur, Mulya Jaya, Krani Jaya, Sumber Sari, Kelumpang Jaya,Tebing Tinggi, di Kecamatan Rawas Ilir Desa Belani, di Kecamatan Karang Jaya Desa Terusan, Embacang Baru Ilir, Desa Lubuk Kumbung, Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya, dan di Kecamatan Karang Dapo Desa Bina Karya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Muratara, Romsul Panani menyayangkan hingga banyak desa yang belum menyampaikan laporan DD mereka.

Seharusnya, lanjut Romsul Panani, setelah pelaksanaan kegiatan maupun pembangunan di desa segera dilaporkan.

“Kalau lambat menyampaikan maka berpengaruh terhadap pencairan DD selanjutnya,” kata dia.

Melihat kondisi yang terjadi, artinya peran camat kurang dalam hal pengawas dan pembinaan terhadap pemerintah desa.

Dijelaskannya, pada saat pencairan tahap pertama dari hasil pengawasan dan temuan di lapangan memang ada beberapa desa bermasalah lantaran kurang dalam hal volume pekerjaan, tapi sudah diperbaiki.

“Kita sudah melakukan pembinaan terhadap seluruh camat untuk pengawasan DD, karena tidak mungkin kita turun per desa. Selanjutnya camatlah yang melakukan pembinaan terhadap Pemerintah desa di lingkungan kecamatan masing-masing,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Muratara, Duman Fachsyal melalui Kepala Bidang Anggaran, Izhar Rusdi mengungkapkan, untuk laporan realisasi penggunaan DD tahap kedua tahun 2017 harus disampaikan oleh kepala desa paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya paling lambat tanggal 31 Januari 2018. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita