oleh

Banyak Pengurus PAN yang Gagal Paham Memaknai AD/ART dan Peraturan Partai yang Baru

LINGGAUPOS.CO.ID – Jelang digelarnya Muswil Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), berbagai pernyataan muncul. Salah satunya komentar Ketua DPD PAN Kabupaten Muratara A Bastarie

menyikapi pernyataan yang sebelumnya disampaikan Yandri Susanto selaku Wakil Ketua Umum DPP PAN pada 28 Juni 2020 terkait Muswil PAN Sumsel.

“Setelah kami membaca pernyataan saudaraku Yandri Susanto selaku Wakil Ketua Umum DPP PAN pada 28 Juni 2020 tentang rencana Muswil PAN Sumatera Selatan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sesama pengurus PAN DPW dan DPD se-Sumsel,” tegas Bastarie kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Disampaikan Bastarie, bahwa Ketua Umum sudah sangat sering bahkan berkali-kali menyampaikan dalam pidato, sesungguhnya Kongres kita sudah selesai.

“Ada beberapa makna yang bisa kita petik dari pernyataan Ketua Umum DPP PAN, kalau boleh kami menafsirkan,” imbuhnya.

Pertama, wahai kader-kader PAN di seluruh Indonesia sekarang ini Kongres sudah selesai, kalian semuanya sudah mendapat Pimpinan Partai yang baru, Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Sekjen, dan Pengurus-pengurus yang lainnya.

“Juga kalian sudah mempunyai Ketua MPP, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Dewan Pakar. Oleh karena itu, marilah kita semua bekerja keras untuk membesarkan Partai ini dengan satu komando yaitu DPP PAN di Jakarta,” tegas Bastarie.

Kedua lanjutnya, ke depan DPP PAN tidak ingin lagi melihat kader-kader Partai baik itu pengurus DPW maupun pengurus DPD ikut terpolarisasi atau terbelah akibat dari Kongres yang telah dilaksanakan. Cukuplah pengalaman pahit Kongres dilaksanakan di Kendari yang begitu heroik sehingga banyak menguras tenaga dan pikiran.

“Pengalaman pahit di Kendari kemarin agar tidak dilestarikan. Apalagi harus diwariskan kepada teman-teman DPW, DPD, dan kepada kader-kader akar rumput,” katanya.

Yang ketiga, apa yang disampaikan Ketum dalam berbagai pertemuan dari pidato-pidato, beliau menyampaikan kepada kader-kader PAN di seluruh Indonesia apabila ingin membuat suatu kegiatan Partai apakah itu Muswil atau Musda, dan lain-lain, harus betul-betul baca itu Pedomannya. Baik itu AD/ART maupun Peraturan Partai.

“Sehingga, saudara tidak membuat aturan sendiri-sendiri. Kita ini sudah capek berkongres tapi janganlah apa-apa yang sudah dihasilkan dalam Kongres tidak kita patuhi,” ungkap Bastarie.

Menurutnya, pernyataan Ketum itulah yang menjadi landasan berfikirnya saudaraku Yandri Susanto selaku Wakil Ketua Umum DPP PAN yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI.

“Beliau menyatakan bahwa DPW dan DPD sampai kepada Pengurus Rayon dan Sub Rayon itu adalah perpanjangan tangan DPP. Pernyataan beliau ini semata-mata ingin menegakkan Peraturan Partai dan itu jelas-jelas tertuang dalam AD/ART.

Semestinya, teman-teman pengurus DPW dan DPD menurut ketentuan yang terbaru jika ingin membuat suatu kegiatan langkah awal mereka itu haruslah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPP di Jakarta. Apalagi keinginan untuk melaksanakan Muswil atau Musda harus dari awal sudah ada komunikasi baik lewat lisan maupun tulisan dengan DPP di Jakarta,” katanya mengingatkan.

Jangan ujug-ujug yang terjadi di DPW PAN Sumsel, dimana belum ada komunikasi dan koordinasi dengan DPP di Jakarta baik lewat lisan maupun tulisan, sudah membuat panitia SC dan OC.

“Inilah yang membuat pengurus DPP terkhusus saudaraku Yandri Susanto yang bertanggungjawab terhadap Muswil PAN di Sumsel merasa dilangkahi. Kalau kita cermati, apa yang disampaikan oleh saudaraku Yandri pada tanggal 28 Juni 2020, bahwa sesungguhnya seluruh personil SC itu sebelum ditetapkan dan bekerja harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada DPP PAN di Jakarta. Karena sesungguhnya, DPP PAN sudah melihat secara jelas bahwa DPW PAN Sumsel ini ada dua kekuatan yang ingin memperebutkan untuk menjadi Ketua DPW PAN Sumsel Periode 2020-2025,” paparnya.

Pertama kubu Umar H. Halim Cs dan kubu Iskandar-Joncik di pihak lain. DPP melihat bahwa dua kekuatan ini justru sebagai Aset Besar Partai yang sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, dalam rangka menyongsong Muswil kedua kekuatan ini, baik dari kubu Umar Halim cs dan Iskandar Joncik harus bersama-sama dalam kepanitiaan.

Janganlah dikucilkan salah satu kelompok. Inilah barangkali yang membuat DPP merasa tidak nyaman sekaligus marah. Bahwa dalam hal menempati Personil untuk menjadi panitia SC pun haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPP dan mendapat persetujuan DPP.

“Itu sudah jelas tertuang dalam Peraturan Partai hasil Rakernas yang barusan dilaksasnakan,” imbuhnya.

Kemudian setelah panitia SC terbentuk dan mendapat persetujuan DPP PAN di Jakarta barulah Panitia SC bisa melangkah untuk mengerjakan yang lain-lainnya termasuk membuka pendaftaran Bakal Calon Formatur.

“Perlu dipahami juga oleh seluruh teman-teman Pengurus DPW maupun DPD bahwa Panitia SC itu hanya bertugas untuk memfasilitasi dan mengakomodir semua kader-kader Partai terbaik dalam Pendaftaran Bakal Calon Formatur saja, dan bahkan Panitia SC tidak diperkenankan juga untuk memverifikasi karena hak memverifikasi ada di DPP,” tegas Bastarie.

Kemudian selanjutnya barulah Panitia SC berkoordinasi lagi untuk menentukan tanggal pelaksanaan Muswil dan juga tempat pelaksanaan Muswil. Untuk hal yang terakhir ini juga harus mendapatkan persetujuan DPP. Panitia SC PAN Sumsel tidak bisa menentukan sendiri untuk tanggal dan tempat pelaksanaan Muswil.

“Barangkali itu saja, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN yang juga merupakan Ketua Komisi VIII DPR RI saudara Yandri Susanto dalam rangka mengkoreksi kegiatan kepanitiaan SC PAN SumSel menghadapi perhelatan Muswil PAN Sumsel yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” pungkasnya. (*)
Sumber: rilis

Rekomendasi Berita