oleh

Banyak Masyarakat Diduga Tidak Bisa Memilih

Tidak Miliki e-KTP dan Suket

“Sampai saat ini, syarat menggunakan hak pilih hanya e-KTP dan Suket,” kata ketua KPU Kota Lubuklinggau, Efriadi Suhendri.

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau, Efriadi Suhendri menyatakan di Pilkada 2018 nanti, pemilih yang tidak memiliki e-KTP bisa menggunakan surat keterangan (Suket) dari Disdukcapil, untuk menggunakan hak pilihnya.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016, e-KTP merupakan syarat mutlak jika pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilu Tetap (DPT).

“Jadi, dalam pemutahiran data pemilih PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih, red) diwajibkan untuk mendata semua warga yang sudah memiliki e-KTP dan Suket. Dan ini, merupakan dasar untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS),” kata Eef, Rabu 20/12).

Mengenai masyarakat yang sudah memiliki syarat untuk menggunakan hak pilihnya, seperti sudah berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah. Tapi, tidak mempunyai e-KTP dan Suket, dipastikan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak mendatang, karena belum ada aturan lain mengenai syarat untuk menggunakan hak pilihnya.

“Sampai saat ini, syarat menggunakan hak pilih hanya e-KTP dan Suket. Jadi, walaupun ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, tapi tidak punya e-KTP maupun Suket, dipastikan tidak bisa memilih, dikarenakan belum terdata,”jelasnya.

Tapi, dilanjutkan Eef kalau nanti ada petunjuk dari KPU RI melalui Surat Edaran (SE), mengatur kembali syarat untuk menunaikan hak pilih, bisa saja para masyarakat yang tidak punya e-KTP dan Suket dapat menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, dirinya meminta para stakeholder terkait termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lubuklinggau, untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja PPDP dan PPS, jangan sampai mereka mengambil data lama, tapi tidak ke lapangan. Dan pihaknya mohon pengawasan Panwaslu dan jajaran bersama-sama melakukan pengawasan, termasuk masyarakat dan partai politik (parpol).

“Kami memperoleh data dari petugas PPS kita di lapangan, tetapi pendataannya tidak jalan, hanya terima honor. Ini bisa menghambat partisipasi pemilih kita,” ungkapnya. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita