oleh

Banyak Dukungan Tidak Memenuhi Syarat

LINGGAUPOS.CO.ID- Pada pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan Akmaludin dan Triono, ditemukan adanya penyelenggara, kepala desa dan perangkat desa yang terdata memberikan dukungan.

Namun, ketika dilakukan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), mereka membantah telah memberikan dukungan, terhadap bakal pasangan calon yang akan maju melalui jalur perseorangan itu.

Ketua KPU Kabupaten Mura, Anasta Tias menyampaikan kalau PPS telah mulai melakukan verifikasi faktual mulai Sabtu (27/6). Pada pelaksanaan verifikasi faktual ini, ada indikasi perangkat desa yang namanya tercantum. Ketika dilakukan verifikasi faktual, dukungan yang diberikan oleh perangkat desa ini harus di buat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), walaupun ketika dilakukan verifikasi faktual yang bersangkutan tidak berada di rumah.

Lalu, terkait adanya pencomotan data-data itu, silakan yang merasa namanya telah dicomot untuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mura, karena jajaran KPU Kabupaten Mura hanya melakukan verifikasi faktual untuk memastikan data itu Memenuhi Syarat (MS) atau TMS, tingkat lapangan.

“Kalau ada dukungan yang diberikan teman-teman penyelenggara tetap di TMS. Bisa jadi, KTP teman-teman penyelenggara dicomot, dan kami tidak masuk ke ranah lain, hanya memastikan dukungan itu MS atau TMS. Jadi, kalau dalam verifikasi faktual ada data penyelenggara pemilu yang masuk, dipastikan TMS,” jelasnya.

Mengenai adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan para penyelenggara tadi, baik etik maupun tidak etik. Bukanlah ranah KPU untuk melakukan tindakan. Namun, pihaknya menghimbau kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Mura untuk bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Kabupaten Mura, Khoirul Anwar mengatakan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dukungan yang diberikan perangkat desa, kepala desa maupun penyelenggara kalau ditemukan pada administrasi memenuhi syarat. Namun, ketika dilakukan verifikasi faktual langsung dibuat TMS.

“Walaupun saat dilakukan verifikasi faktual yang bersangkutan mengaku mendukung, dukungan yang diberikan tetap TMS,” jelasnya.

Menurutnya, telah diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2016 tentang Pilkada, dijelaskan dalam Pasal 185 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lamam 36 bulan, dan denda paling sedikit Rp12.000.0000 dan paling banyak Rp36.000.000.

“Kita menekankan penyelenggara pemilu menjaga netralitasnya dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Perangkat desa, Kades juga tidak boleh berpihak. Jadi, Kades juga dilarang untuk ikut dalam verifikasi faktual yang dilakukan PPS. Karena, itu bukan kewenangan dari mereka,” terangnya.(*)

Artikel ini sudah terbit di Harian Pagi Linggau Pos dengan judul”Banyak Dukungan Tidak Memenuhi Syarat”

Rekomendasi Berita