oleh

Bank SumselBabel Sukses Sosialisasikan Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai

Ke Bendahara se-Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Muratara

SOSIALISASI Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai kepada bendahara di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Muratara sukses diadakan Bank SumselBabel Cabang Lubuklinggau.

Sosialisasi terhadap bendahara se-Kabupaten Musi Rawas dilakukan di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Kamis (30/11). Dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas, H Isbandi Arsyad.

Sementara di Kota Lubuklinggau, sosialisasi dilakukan di Op Room Moneng Sepati, Kompleks Perkantoran Pemkot Lubuklinggau, Selasa (28/11).

Kegiatan yang dilaksanakan Bank SumselBabel Cabang Lubuklinggau itu dibuka Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani.
Sedangkan Sosialisasi Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai Kepada Bendahara se-Kabupaten Muratara dilaksanakan Rabu (29/11) yang dibuka oleh Asisten III Setda Muratara H Alwi Roham.

Menurut Pimpinan Bank SumselBabel Cabang Lubuklinggau M Yusuf Damsyik kegiatan itu dilaksanakan menindaklanjuti Surat Edaran No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Jadi menindaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat, pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan tahun 2017. Perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah,” bebernya.

Dalam sosialisasi tersebut, Pemimpin Satuan Bisnis Kartu Bank SumselBabel Kantor Pusat Bambang Wahyunugroho menjelaskan transaksi non tunai yang merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik dan sejenisnya.

Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018.

“Itu meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu,” terang Bambang.

Selain itu, transaksi non tunai juga dilakukan pada dilakukan dalam transaksi pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu.

“Untuk mempersiapkan implementasi transaksi non tunai ini, para bendahara diminta untuk melakukan koordinasi dengan perbankan di daerah,” jelasnya.(05)

Komentar

Rekomendasi Berita