oleh

Bacaleg Tidak Bisa Tukaran Nomor Urut

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Harapan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang diajukan Partai Politik (Parpol) untuk tukaran nomor urut pupus sudah. Pasalnya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, hal itu tidak diperkenankan. Demikian disampaikan Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Teknis, Gatot Widjianto, Senin (3/9).

Menurut Gatot, Parpol hanya bisa mengganti Bacaleg yang sudah masuk Daftar Calon Sementara (DCS) bila yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU tersebut.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 (1) DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dapat diubah apabila, bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon. Bakal calon meninggal dunia atau, bakal calon mengundurkan diri.

“Itupun diganti atau ditukar dengan Bacaleg lain dengan nomor urut yang sama,” kata Gatot Widjianto.

Namun, khusus pengunduran diri yang dilakukan Bacaleg setelah penetapan DCS, pergantian hanya bisa dilakukan Parpol bila Bacaleg yang mengundurkan diri perempuan. Karena, dikhawatirkan memengaruhi keterwakilan dari 30 persen perempuan, dan itu harus digantikan Bacaleg perempuan lainnya, tidak boleh diganti Bacaleg pria.

Bahkan, Gatot menjelaskan setelah penetapan DCS belum ada satupun pengurus Parpol maupun Bacaleg yang melakukan koordinasi. Termasuk tanggapan masyarakat, terkait pengumuman DCS yang sudah dilakukan KPU Kota Lubuklinggau pada 12 Agustus 2018 lalu.

Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura), Supriadi menjelaskan kalau Bacaleg yang sudah didaftarkan Parpol tidak bisa tukaran nomor urut, walaupun sudah ada kesepakatan antara kedua Bacaleg dan pengurus Parpol yang mengajukannya.

“Bacaleg tidak bisa tukaran nomor urut,” katanya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Muratara, Agus Maryanto membenarkan kalau saat ini tidak ada lagi Parpol yang bisa menggantikan nomor urut Bacaleg mereka. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD. Yang bisa menggantikan nomor urut hanya untuk Bacaleg perempuan, itupun dengan syarat mengganggu kuota 30 persen perempuan di Parpol yang bersangkutan.

“Untuk di Muratara ada satu Bacaleg, dari partai Perindo. Karena yang mengundurkan diri laki-laki, maka tidak bisa digantikan,” ungkap Agus.

Maka sesuai aturan yang ada, Parpol tidak bisa menggantikan Bacaleg tersebut.

Pengamat politik, Joko Siswanto menegaskan aturan mengenai tidak bisanya menggantikan nomor urut atau menggantikan Bacaleg yang mengundurkan diri pada prinsipnya tidak memengaruhi suara Parpol. Selagi, yang mengundurkan diri tersebut, bukan Bacaleg yang potensial bagi Parpol yang bersangkutan.

“Makanya wajar saja aturan yang dikeluarkan KPU seperti itu. Kecuali sebelum DCT ada konflik internal yang luar biasa, yang mengharuskan Bacaleg potensial mereka mengundurkan diri,” jelas Joko.

Ia meyakini, Parpol yang akan menggantikan nomor urut Bacaleg-nya juga tidak terlalu banyak.

“Ya itu tadi, biasanya hal ini terjadi ketika ada konflik internal yang luar biasa di Partai tersebut. Kalau tidak, rasanya jarang ada Parpol yang mau menggantikan Bacaleg atau nomor urut Bacaleg mereka,” tambahnya.

Sebelumnya, ada beberapa Bacaleg yang berada di wilayah “Bumi Silampari” untuk tukaran nomor urut. Mereka sudah bersepakat, dan sudah dapat persetujuan dari Parpol yang mendaftarkan mereka. (aku/rfm)

Rekomendasi Berita