oleh

Bacaleg ‘Loncat Partai’ Wajib Serahkan SK Pemberhentian

“…Saat ini tiga Bacaleg yang ‘loncat partai’ belum menyerahkan SK Pemberhentian mereka. Nanti akan kita ingatkan lagi, jangan sampai lewat dari tanggal yang ditetapkan, yakni 20 September atau H-1 penetapan DCT…”

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Teknis, Gatot Widjayanto

H-1 Penetapan DCT

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Bagi anggota DPRD yang pindah Partai Politik (Parpol), tidak cukup menyerahkan surat pengunduran diri, tapi harus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sebagai anggota legislatif ke KPU. SK Pemberhentian wajib dilampirkan paling lambat H-1 penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU.

Ketentuan itu diatur pada Pasal 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan itu menjelaskan, bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan Partai Politik yang berbeda dengan Parpol yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf S, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat satu hari sebelum penetapan DCT.

Lalu di Ayat 6 dijelaskan, ketika surat pemberhentian belum selesai diproses, Bacaleg wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian karena berada di luar kemampuan calon.

Surat pernyataan dilampiri dengan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.

Demikian dijelaskan Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Teknis, Gatot Widjayanto. Bagi legislator ‘loncat partai’ tidak melampirkan SK Pemberhentian atau surat pernyataan hingga batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan akan dicoret dari DCT.

“Hingga saat ini tiga Bacaleg yang ‘loncat partai’ belum menyerahkan SK Pemberhentian mereka. Nanti akan kita ingatkan lagi, jangan sampai lewat dari tanggal yang ditetapkan, yakni 20 September atau H-1 penetapan DCT,” ungkap Gatot.

Sama halnya dijelaskan Ketua KPU Kabupaten Muratara, Agus Maryanto. Untuk legislator yang pindah diakuinya tidak ada. Tetapi di Kabupaten Muratara ada tiga Bacaleg dari Kepala Desa (Kades), yang juga diwajibkan menyerahkan SK Pemberhentian H-1 penetapan DCT.

“Ini wajib, makanya kita tunggu ketiganya melampirkan SK atau surat pernyataan. Kalau tidak, ya terpaksa dinyatakan tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Dekan Fakultas Hukum Unsri, Febrian, menjelaskan apa yang sudah diatur di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tentunya wajib diikuti setiap Bacaleg.

“Ya ketika diwajibkan menyerahkan SK Pemberhentian, maka harus kalau tidak ingin dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Karena saya yakin, KPU akan menjalankan apa yang diatur di dalam PKPU,” tegasnya. (13)

Rekomendasi Berita