oleh

Bacaleg Diduga ‘Curi Start’ Kampanye

Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Penindakan Pelanggaran, Bahusi:

“Apabila Bacaleg dan Parpol mengampanyekan dirinya sebelum jadwal yang ditentukan, maka mereka dapat diancam pidana kurungan satu tahun penjara atau denda paling banyak Rp 12 juta, sesuai Pasal 276 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,”

Diancam Pidana Kurungan 1 Tahun Penjara

LINGGAU POS ONLINE, MEGANG – Meski penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) oleh KPU pada pertengahan September 2018, tapi sejumlah oknum Bacaleg lakukan pelanggaran.

Oknum Bacaleg ini diduga sudah start kampanye lebih dulu.

Pantauan Linggau Pos, Jumat (24/8) di sepanjang Jalan Yos Sudarso, Jalan Garuda, Jalan HM Soeharto, dapat dilihat Baliho Bacaleg, ataupun spanduk dengan jelas menyebutkan nama Bacaleg, nomor urut, dan Partai Politik (Parpol) bersangkutan.

“Padahal apabila Bacaleg dan Parpol mengampanyekan dirinya sebelum jadwal yang ditentukan, maka mereka dapat diancam pidana kurungan satu tahun penjara atau denda paling banyak Rp 12 juta, sesuai Pasal 276 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” jelas Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Penindakan Pelanggaran, Bahusi pada Linggau Pos, kemarin.

Bahusi memaparkan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah, melakukan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye baik brosur maupun stiker. Kemudian pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa/cetak, elektronik dan internet, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 275 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Karena jadwal pelaksanaan kampanye mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Jadi, Bacaleg dilarang untuk menyosialisasikan nomor urutnya hingga Parpol pengusung,” ungkap Bahusi.

Ia menjelaskan, setiap orang atau pihak lain juga dilarang melakukan pemasangan alat yang meyakinkan pemilih dengan visi, misi dan program kepartaian serta memuat nomor urut Parpol di Daerah Pemilihan (Dapil).

“Kami sudah menyurati Parpol untuk mencegah terjadinya indikasi pelanggaran,” jelas Bahusi.

Secara terpisah, Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Deby Arianto mengatakan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah diatur mengenai pelaksanaan kampanye, termasuk larangannya. Seperti dalam Pasal 69 (1) peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang, mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Kemudian dilanjutkan dalam Ayat 2 Tim Kampanye dilarang melibatkan Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, Aparatur Sipil Negara. anggota TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

“Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu,” kata Deby Arianto.

Kemudian, dijelaskannya, di dalam Pasal 74 Parpol yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud , dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar seluruh Bacaleg mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Sebab, tujuan dari para Bacaleg yang diduga sudah melakukan pelanggaran hanya ingin menyampaikan ke masyarakat kalau mereka ikut berpartisipasi di Pemilu Legislatif 2019.

Sebelumnya, salah seorang Bacaleg menolak namanya dikorankan memprotes banyaknya APK salah satu Bacaleg yang dipasang di tempat umum dan strategis. Ia menduga Bacaleg tersebut telah mencuri start kampanye.

“Ini namanya curi start, kalau boleh kamipun akan langsung cetak APK sebanyak mungkin,” katanya gemas. (01)

Rekomendasi Berita