oleh

BA’ASYIR TERGANJAL SYARAT FORMIL

JAKARTA – Niat Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir terganjal dengan regulasi. Cara ini pun tak urung menuai kontroversi bahkan dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang Pilpres. Di sisi lain, Baasyir masih kukuh tetap menolak menandatangani prosedur setia pada NKRI, sebagai landasan bebas bersyarat.

Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba’asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, Ba’asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.”Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,” ujar Moeldoko, Selasa (22/1).

Syarat formil, bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Moeldoko melanjutkan, Presiden Joko Widodo sebenarnya menyambut baik permohonan Ba’asyir bebas. Sebab, kondisi kesehatan Ba’asyir yang kini sudah berusia 81 tahun terus menurun sehingga membutuhkan perawatan yang khusus.

“Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun ya Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,” terangnya.

Meski demikian, Moeldoko memastikan bahwa akses Ba’asyir terhadap fasilitas kesehatan tidak akan berubah. “Akses Ba’asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi,” ujar Moeldoko.

Terpisah Pengacara Abu Bakar Ba’asyir, Mahendra Data menegaskan, sejak awal Ba’asyir tidak pernah mengaku sebagai dalang intelektual maupun penyandang dana latihan di Aceh. Pancasila didirikan pun karena dasar-dasar Islam, artinya sejak awal dirinya tidak pernah mempertentangkan dasar negara.

“Kalau ada tuduhan dia tidak cinta NKRI itu tidak benar. Soal bukti bukti-bukti formal kan sudah ada. Begini ya, dia seperti orang tua pada umumnya, malas membaca lembaran dokumen,” paparnya.

Ditambahkan, data interview yang sudah dimiliki Kemenkum HAM, bukti elektronik, bukti otentik yang menjadi dasar pemerintah memberikan kebebasan. “Tak perlu repot-repot. Undang-Undang sudah mengharuskan dia bebas. Dan lihat saja hasil wawancaranya dengan petugas lapas,” imbuhnya.

Terkait langkah kajian yang dilakukan pemerintah, menurut Mahendra, terkesan mengabaikan UU. “Kenapa harus dikaji lagi. Sejak Desember harusnya sudah bersyarat. Lalu dasar hukumnya dikaji lagi itu apa? legal standing dimana. Jangan dibalik-balik. Semua berdasarkan UU, sudah cukup!,” terang Mahendra.

Sementara itu Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan ada syarat penting yang minta dalam prosedur dalam pembebasan syarat. “Kami akan melakukan kajian mendalam, secara idiologi, keamanan, NKRI dll. Memang harusnya bebas bersyarat. Kajiannya menunggu hasil dari rapat kementrian dan syarat-syarat yang diajukan,” jelasnya.

Pengamat intelijen Al Chaidar, berpendapat, sejarah pergerakan Ba’asyir sangat luar biasa. Beberapa catatan hingga akhirnya dirinya harus masuk jeruji besi karena keteguhanya. “Saya sudah menduga saat Yusril datang ini akan menuai kontroversi. Saya yakin tidak berhasi,” bebernya.

Menurut Chaidar, Ba’asyir memiliki tauhid yang kuat, dia tidak bisa berkompromi dengan hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang diyakini. “Makanya saya tidak percaya dengan percaya dengan pengacara. Meski memiliki legal standing. Jujur saja persoalan ini karena birokratis. Yang seharusnya tidak perlu. Kalau mau bebas ya bebasin saja. Jangan ada alasan soal peraturan menteri. Toh ada UU yang melandasi pembebasan itu,” terangnya.

Maka, menurut dia, sangat wajar, jika ditarik ke belakang, seolah-olah ada kepentingan politik yang mendasari. “Yang awalnya niatnya Presiden baik, ini dibenturkan dengan regulasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menanggapi terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir. Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @mohmahfudmd pada Selasa (22/1/19). Mahfud MD menilai bahwa Abu Bakar Baasyir tidak mungkin bebas murni. Mahfud menambahkan bahwa hakim telah memutuskan Abu Bakar Baasyir bersalah.

Sehingga menurutnya, pembebasan Abu Bakar Baasyir dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. “Tak mungkin Abu Bakar Baasyir (ABB) dikeluarkan dengan bebas murni sebab bebas murni hanya dalam bentuk putusan hakim bahwa yang bersangkutan tak bersalah. Artinya dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi,” tulisnya.

Ditambahkan Mahfud MD, Abu Bakar Baasyir tidak mengaku bersalah sehingga presiden tidak bisa memberikan grasi. Namun, Abu Bakar Baasyir diputus bersalah oleh pengadilan.

“Beda antara grasi, bebas murni, dan bebas bersyarat. Abu Bakar Baasyir tak pernah minta grasi karena tak mau mengaku bersalah sehingga Presiden tak bisa memberi grasi. Dia juga tidak bebas murni karena nyatanya sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Jadi yang mungkin bagi ABB hanya bebas bersyarat,” tulisnya. (ful/fin)

Rekomendasi Berita