oleh

Awasi Sekolah Berpotensi Pungli

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Selepas Idul Fitri 1439 Hijriah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dimulai. Baik SD, SMP maupun SMA sederajat. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Astra Gunawan mengingatkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) dan masyarakat mengawasi sekolah yang berpotensi melakukan Pungutan Liar (Pungli).

“Selain masalah Ujian Nasional (UN), masalah Pungli PPDB juga pernah dilaporkan masyarakat ke Ombudsman Provinsi Sumsel,” jelas Astra Gunawan, saat diwawancara Linggau Pos, Minggu (27/5).

Menurutnya, memang masalah PPDB ini agak sistemik. Pertama, kata dia, tentang sistem penerimaan yang memakai tes. Kedua pemerintah menetapkan adanya sekolah unggulan. Ketiga, adanya mobilisasi perlengkapan sekolah oleh sekolah seperti seragam, buku dan sebagainya.

“Ini yang menurut saya membuat orang tua calon siswa terkadang menempuh jalur-jalur maladministrasi. Karena yang penting anaknya bisa sekolah yang bagus,” jelasnya.

Ia tak memungkiri, teknis PPDB dengan sistem tes masuk SMA sederajat khususnya diharapkan calon siswa bisa lebih fair (adil) dalam bersaing. Namun, kara Astra, kenyataannya pihak sekolah dengan alasan lulus tes, diduga menerima siswa yang ternyata bayarannya lebih besar.

“Jadi tes dijadikan semacam formalitas, tapi sebenarnyo duit tadilah yang menentukan. Ini jangan sampai terjadi di Sumsel,” terang dia.

Astra Gunawan menilai, PPDB yang lebih aman sebenarnya sistem rayon. Selain itu, ia sarankan jangan ada lagi sistem sekolah unggulan.

“Kalau saya berkeyakinan, pada prinsipnya si anaklah yang unggul, sekolah cuma memoles saja,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pemerintah khususnya Disdik untuk meningkatkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang berpotensi untuk melakukan pungutan.

“Kepada pihak sekolah, penting saya tegaskan, bahwa pungutan tersebut tidak punya dasar hukum, jadi kalau suatu saat ada pihak yang lapor, siap-siap untuk berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Kepada orang tua, imbuhnya, ia berharap untuk tidak menambah carut-marut dunia pendidikan dengan menghalalkan segala cara agar anaknya bisa sekolah yang dianggap unggul.

“Untuk oknum yang masih kerap nitip-nitip, ingat bahwa ‘menitip’ itu bentuk dari ‘kemaksiatan’ dalam dunia Pendidikan, menitip dengan melihat latar belakang orang tua, merupakan maladministrasi, yang berdampak pada perlakuan diskriminatif terhadap calon siswa,” bebernya.(02)

Rekomendasi Berita