oleh

Aspirasi Masyarakat Tidak Langsung Terealisasi

LUBUKLINGGAU – Reses merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan juga amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Koordinator Reses Daerah Pemilihan (Dapil) III DPRD Kota Lubuklinggau, H Suhada mengatakan tujuan dilakukannya reses untuk menyerap, serta menindaklanjuti aspirasi konstituen, termasuk pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada konstituennya. Hal ini wujud perhatian dari DPRD Kota Lubuklinggau terhadap masyarakat, serta sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Menurut Suhada, reses merupakan waktu dan wadah yang tepat untuk menampung segala aspirasi masyarakat, agar kedepan dapat ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan.

“Kami sebagai legislator, siap menerima masukan, saran, dan kritikan sebagai bahan evaluasi kedepan untuk lebih baik lagi,” jelasnya.

Namun pada tahun anggaran 2019, aspirasi yang ditampung para legislator dalam reses tidak bisa langsung dimasukkan pembangunan, karena harus dimasukkan dulu dalam e-Planning. Kemudian, dimasukan dalam e-Budgeting, selanjutnya aspirasi yang sudah diserah dalam reses baru bisa direalisasikan.

“Kalau dulu, setiap usulan yang kita (DPRD, red) anggap urgen, langsung dimasukkan dalam program kegiatan yang dilakukan Pemkot Lubuklinggau, ketika sudah reses. Tapi, setelah ada sosialisasi dari KPK (Komisi Pengawasan Korupsi, red), hal ini tidak bisa dilakukan lagi. Sebab, setiap kegiatan harus masuk dalam perencanaan, kemudian baru dianggarkan,” jelasnya.

Jadi, hasil reses yang dilakukan DPRD Kota Lubuklinggau baru bisa direalisasikan pada anggaran berikutnya, bisa APBD Perubahan 2019, atau APBD Induk 2020.

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman menjelaskan setiap usulan pembangunan yang diterima legislator, tidak langsung terealisasi, karena harus masuk perencanaan dulu.

“Maka, setiap usulan harus di sampaikan secepatnya, agar bisa dimasukkan dalam APNB berikutnya,” katanya. (aku)

Rekomendasi Berita