oleh

ASN Terancam Dipecat

LINGGAU POS ONLINE, MEGANG – Tak ada toleransi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpolitik, ikut kampanye salah satu kandidat di Pilkada serentak 2018. Hal ini, ditegaskan oleh Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi, Sabtu (7/4).

Sebab, menurut Bahusi, sudah tertera jelas aturan yang menyatakan kalau ASN harus netralitas selama Pilkada, diantaranya Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS. Serta SE KASN No B-2900/KASN/11/2017 TGL 10 Nov 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pilkada Serentak 2018, dan Surat MenPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 TGL 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

“Maka, kalau ada ASN yang ikut berkampanye akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Bahusi.

Bahkan, dilanjutkan Bahusi dalam menindak ASN yang ikut kampanye atau berpolitik praktis, cukup di kaji dan di proses oleh Panwaslu beserta jajarannya, termasuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Untuk dilanjutkan, atau di rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Proses penindakannya cukup di jajaran kita (Panwaslu, red). Tapi, kita tidak akan sembarangan dalam melakukan rekomendasi, dan tidak akan merekomendasikan ASN yang tidak bersalah,” ungkapnya.

Ditambahkan Bahusi, alur penindakan atau proses terhadap ASN yang ikut kampanye melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, bisa dari laporan, informasi awal hingga temuan dari jajaran Panwaslu.

Kemudian, dilengkapi dengan alat bukti, bisa berupa rekaman video, foto hingga keterangan saksi, setelah itu, keterangan saksi dari terlapor. Selanjutnya, dirumuskan atau diambil kesimpulan dari indikasi pelanggaran tersebut.

“Kalau terbukti bersalah, ya dengan berat hati kita rekomendasikan ke KASN. Sanksinya, tergantung dari situ (KASN, red), bisa teguran ringan, keras hingga pemberhentian dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Panwaslu beserta jajarannya tengah memproses dua indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum ASN, yakni di Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dan Utara II. (01).

Rekomendasi Berita