oleh

ASN Dilarang Jadi Tim Kampanye

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Tim kampanye Pasangan Calon (Paslon), tidak boleh berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu ditegaskan Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau, Gatot Widjianto, Selasa (23/1).

“Mereka tidak boleh jadi tim kampanye. Kalau ada yang mendaftarkannya, baik dari PNS maupun TNI/Polri akan kami tolak,” tegas Gatot Widjianto, Selasa (23/1).

Menurut Gatot, hal itu akan diketahui karena semua tim kampanye dari Paslon harus didaftarkan ke KPU Kota Lubuklinggau. Jadi, bisa diantisipasi mengenai hal itu.

“Tapi, untuk tim yang tidak didaftarkan, itu kewenangan dari Panwaslu untuk melakukan tindakkan atau rekomendasi, karena itu sudah jadi ranah mereka. Namun, kita memastikan tidak ada tim kampanye dari Paslon yang berasal dari ASN, kalaupun ada akan langsung di tolak,” tegasnya.

Terpisah, komisioner Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi mengatakan kalau Panwaslu Kota Lubuklinggau akan ASN yang jadi tim kampanye akan melaporkan ke atasannya masing-masing. Mengenai sanksi, dilanjutkan Bahusi, diserahkan sepenuhnya kepada lembaga mereka.

“Yang jelas, kami selaku pengawas Pemilu akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, dan ASN dilarang ikut kampanye, apalagi jadi tim kampanye,” kata Bahusi.

Bahkan, dilanjutkan Bahusi, dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai larangan itu. Supaya mereka dapat mengimbau ASN untuk tidak terlibat politik praktis.

“Selain itu, kami juga meminta kepada masyarakat untuk pro aktif, kalau menemukan atau menjumpai ada ASN yang ikut berpolitik, diharapkan untuk melaporkan hal itu ke Panwaslu Kota Lubuklinggau. Berikut alat bukti yang otentik, bisa dari foto, video, hingga rekaman suara,” jelasnya.

Larangan terhadap ASN yang terlibat jadi tim sukses itu juga sudah disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur. Ia melarang seluruh ASN terlibat secara langsung dalam proses Pilkada serentak 2017.

Asman meminta kepada para ASN agar tidak boleh ikut berkampanye dan terlibat sebagai tim sukses dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu.

“Kalau ada laporan nanti kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada ASN yang terlibat langsung jadi juru kampanye, jadi tim sukses segala macam untuk salah satu kandidat,” kata Asman.

Sementara Pengamat Politik, DR Joko Siswanto menjelaskan, ASN boleh saja ikut kampanye untuk sekadar mendengarkan visi-misi calon kepala daerah. Namun, tidak dibenarkan bila ada ASN yang terlibat secara langsung untuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon tertentu.

Menurut Joko, kalau sekedar mengikuti tidak masalah, tapi jangan jadi juru kampanye dan tim sukses, mendengar visi-misi itu boleh tidak masalah.

Ia juga mengharapkan agar pilkada jangan sampai membuat ASN menjadi terpecah belah dan membuat kelompok-kelompok.
Joko menegaskan, posisi ASN dalam Undang-Undang sudah sangat jelas, yakni mengambil posisi netral.

ASN juga memiliki hak demokrasi untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin. Namun, secara spesifik setiap ASN dibatasi untuk terlibat secara langsung dalam memenangkan calon tertentu. (20/11/05)

Komentar

Rekomendasi Berita