oleh

ASN Antre Pindah ke Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau menjadi salah satu daerah ‘incaran’ bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajukan pindah. Hal ini terbukti banyaknya permohonan pindah ke Pemkot Lubuklinggau di Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau.

“Jumlah yang mengajukan masuk jauh dibandingkan pengajuan keluar, kalau keluar hanya 6 sedangkan masuk ada 10 berkas tapi belum disetujui,” ungkap Kabid Mutasi BKPSDM Kota Lubuklinggau, Yulita Anggraini Gunawan, Kamis (10/1).

Menurut Yulita, berkas pengajuan masuk sempat tidak diproses beberapa waktu karena masih dijabat Penjabat Walikota Lubuklinggau. Sejak beberapa waktu lalu mulai diproses atau dinaikkan ke Walikota Lubuklinggau guna diputuskan apakah disetujui atau tidak.

Yulita Anggraini menegaskan BKPSDM Kota Lubuklinggau hanya proses administrasi, keputusan disetujui atau tidak wewenang Walikota Lubuklinggau. BKPSDM Kota Lubuklinggau menganalisa jabatan yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan Walikota Lubuklinggau mengambil keputusan.

“Keputusan menerima dan ditolak hak mutlak Walikota tapi tatap mengacu dengan kebutuhan,” tegas Yulita.

Pengajuan masuk sebagian berasal dari Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muratara, Kabupaten Empat Lawang dan beberapa daerah lainnya. Begitu juga yang keluar mengajukan pindah ke Palembang dan kabupaten/kota di Sumsel.

Padahal di Kabupaten Muratara saja, masih kekurangan 7.000-an ASN. Kabupaten yang dipimpin Syarif Hidayat ini idealnya memiliki 9.000 ASN. Namun, baru ada 1.800 ASN yang aktif.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Muratara, Syafrudin Zuhri mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu proses pemberkasan CPNS yang diterima tahun 2018 hingga 15 Januari 2019.

Sudah mencapai 80 persen yang mengajukan pemberkasan, dari 361 CPNS yang lulus.

“Jika tidak ada halangan, maka yang akan mengikuti pelantikan sebanyak 361 dari jumlah awal 379. Tidak terpenuhi itu formasi dokter spesialis dan guru,” jelasnya.

Kekurangan ASN juga terjadi di Mura. Untuk guru saja, butuh 700-an orang lagi. Untuk CPNS 2018 Pemkab Mura menerima 184 orang. Dari jumlah itu kata Kepala BKPSDM Kabupaten Mura, Rudi Irawan melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, Wiwik Widianingsih baru 75 orang yang sudah melakukan pemberkasan.

Peserta diminta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Misalnya surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, AK1, SKCK dan sebagainya.

“Kita targetkan 18 Januari ini, pemberkasan CPNS sudah selesai,” kata Wiwik Widianingsih.

Menurutnya, setelah proses pemberkasan CPNS ini selesai pihaknya baru mengajukan kembali ke BKN untuk melakukan penerbitan NIP PNS. (nia/cw3/dlt)

Rekomendasi Berita