oleh

Aplikasi Siskeudes Diyakini Mampu Hindari Kades Korupsi

LINGGAU POS ONLINE, MUARA RUPIT – Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), HM Syarif Hidayat mengatakan, sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pengelolaan Dana Desa (DD) dinilai mampu menghindari Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya untuk korupsi. Dengan adanya sistem aplikasi Siskeudes pengelolaan DD Kades dan perangkat desa bisa lebih jujur, tertib dan disiplin.

“Sehingga terhindar dari masalah korupsi,” kata Bupati Syarif saat menghadiri workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan Aplikasi Siskeudes Kabupaten Muratara di aula Siti Rahma RM Sederhana, Rabu (15/8).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata kelola pemerintahan sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

“Di Kabupaten Muratara sudah diterapkan sejak tiga tahun lalu dimulai pada 2016 hingga saat ini di seluruh desa tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Muratara,” tambah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Mura.

Menurut mantan Sekda Kabupaten Mura, dalam tata kelola desa, Kades harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam tata pemerintahan desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Dalam menertibkan pengelolaan dana desa Pemkab Muratara telah melakukan upaya-upaya mulai dengan penyiapan SDM melalui Diklat bendahara dan operator desa pada 2015 dan 2016 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muratara.

“Kemudian sejak tahun 2016 telah dilakukan pembinaan oleh Inspektorat Muratara, kemudian kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk tetap menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan kemampuan aparat desa,” ungkapnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H Achmad Hafiz Tohir, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, dan Kemaritiman, DR Nurdin, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Kasub Auditorat Wilayah Sumsel I, Alo Toyyib dan kepala atau perwakilan OPD di wilayah Kabupaten Muratara.(12)

Rekomendasi Berita