oleh

APBD 2018 Harus Mencerminkan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan Skala Prioritas

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – DPRD Kota Lubuklinggau, kembali melaksanakan rapat paripurna, dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap penyampaian nota keuangan dan RAPBD 2018, di ruang rapat paripurna DPRD, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Rabu (8/11).

Seperti biasanya, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pemandangan umum mereka, beserta kritik serta saran untuk eksekutif.

M Efmi Pandai, juru bicara fraksi Partai Golkar saat menyampaikan pemandangan umum fraksi menegaskan kalau pihaknya sepakat RAPBD 2018 bisa dilanjutkan untuk dibahas ditingkat komisi DPRD.

“Hanya saja kami mengingatkan pihak eksekutif maupun DPRD, untuk membahas RAPBD dengan sungguh-sungguh dan profesional. Agar APBD 2018 yang disahkan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kita juga mengingatkan agar Pemkot utamakan pembangunan ataupun usulan yang masuk skala prioritas,” jelasnya.

Selanjutnya, Merizal juru bicara dari fraksi Partai Demokrat yang menyampaikan pemandangan umum fraksi mereka. Pihaknya menyarankan agar pihak kepolisian, untuk meningkatkan kegiatan siskamling. Mengingat, banyaknya keluhan dari masyarakat yang lingkungannya rawan pencurian.

Sementara juru bicara Fraksi PDIP, Hambali Lukman menyampaikan kalau pihaknya berharap agar dalam membangun dan melaksanakan APBD 2018 mendatang, eksekutif memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak, untuk menyambut pelaksanaan Pilkada serentak dengan gembira. Serta seluruh OPD tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jangan sampai adanya pelaksanaan Pilkada serentak berdampak dengan tidak maksimalnya dalam memberikan pelayanan,” ungkapnya.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Indonesia Raya Adil Sejahtera (Iras), Suhada juga menyampaikan beberapa saran dan masukan saat menyampaikan pemandangan umum fraksi mereka. Pihaknya juga menyarankan dan meminta pihak eksekutif, memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

“Salah satunya, jalan di lingkungan masyarakat yang masih banyak rusak parah, serta proyek multiyears pembangunan drainase yang belum rampung. Kita juga mendesak, agar rencana digunakannya alat teknologi dalam penarikan pajak oleh Pemkab, bisa segera direalisasikan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Penyampaian pemandangan umum fraksi, berlanjut ke juru bicara Fraksi Partai NasDem, Zuibar M Alif. Pihaknya meminta pemerintah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan agar kepala sekolah segera mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah.

“Karena khawatir, berdampak terhadap penerimaan BOS,” tegasnya.

Terakhir, penyampaian pemandangan umum fraksi Bintang pembangunan oleh juru bicara mereka Hendi Budiono. Pihaknya menyoroti pelayanan RSSA yang saat ini sudah menerapkan BLUD.

“Seyogianya, untuk pengadaan sarana seperti Air Conditioner (AC) atau kursi bisa menggunakan dana mereka. Sementara anggaran dari APBD maupun APBN, bisa dialokasikan untuk pembangunan gedung serta pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) yang memang membutuhkan anggaran lebih besar,” jelasnya.

Politisi PKB ini juga menyinggung, mengenai data kemiskinan serta data pengangguran yang sempat menjadi sorotan DPRD saat pembahasan LKPJ AMJ.

“kenapa bisa berbeda. Apakah salah dari sistemnya, atau salah dari cara penghitungannya,” tegas Hendi.

Diakhir kesimpulan, tujuh fraksi DPRD sepakat dan menyetujui RAPBD 2018 untuk ditindaklanjuti dan dibahas ditingkat komisi DPRD. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita