oleh

Anggota Security ‘Ngadu’ ke Komisi I DPRD

MURATARA – Belasan anggota security dari PT Satria Hasti Guna Unit PT Tri Aryani Dusun V Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir, datangi Komisi I DPRD Kabupaten Muratara. Kedatangan mereka untuk mengadu ke wakil rakyat, atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan Subkontraktor PT Tri Aryani, dan diyakini tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003.

Tiga tuntutan disampaikan mereka, saat bertemu dengan seluruh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Muratara. Pertama selama bekerja kurang lebih 5 tahun, bahkan sudah tiga kali bergantinya perusahaan subkontraktor di PT Triaryani mereka tidak pernah menerima uang tolak atau uang jasa dari perusahaan tersebut. Kedua selama bekerja hampir satu tahun di PT Satria Hasti Guna kami juga belum mendapatkan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, tidak adanya upah lembur hari besar keagamaan atau ditanggal merah.

“Untuk itu kami menolak adanya subkontraktor dari PT Triaryani pada tahun berikutnya. Dan kita meminta DPRD melalui Komisi I, untuk memberikan Surat Peringatan (SP) 1. Kami juga meminta Komisi I untuk segera menindaklanjuti laporan kami ini. Apabila pengaduan kami ini dalam waktu satu minggu kedepan tidak ada kejelasan, terutama dari pihak PT Triaryani maka kami akan melakukan demo besar-besaran di PT tersebut,” tegas perwakilan security yang hadir, Oprigen Ardiansyah.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muratara, Hasran Akwa usai bertemu dengan anggota security PT Satria Hasti Guna Unit PT Tri Aryani menyayangkan, karena saat pertemuan perwakilan dari PT Triaryani tidak hadir. Untuk itu, Komisi I tadi sudah menjadwalkan ulang pertemuan.

“Tujuannya, agar ada kejelasan atas laporan ini. Untuk itu kita butuh pihak ketiga hadir dan ikut memberikan penjelasan,” tegas Hasran.

Mengenai tuntutan, politisi Partai Golkar ini berharap tuntutan pekerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. baik sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, maupun Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Di sana jelas, pemerintah melindungi hak-hak pekerja mengenai penghasilan yang layak, perlindungan upah maupun upah kerja lembur,” jelasnya. (rfm)

News Feed