oleh

Empat Lawang Anggarkan Rp5 Miliar untuk JKN-KIS

LINGGAU POS ONLINE – Plt Kepala Dinas Kesehatan Empat Lawang, Wiwik melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, Dery Kurniawan mengungkapkan usulan kenaikan tarif BPJS Kesehatan tidak menutup kemungkinan akan membebani APBD Kabupaten Empat Lawang. Pasalnya, saat ini sudah 18 ribu warga Empat Lawang yang ditanggung oleh pemerintah.

Untuk saat ini diakui Dery belum membebani, lantaran usulan ini belum disetujui dan belum diterapkan. Saat ini, Pemkab Empat Lawang menanggarkan Rp5 Milyar untuk membiayai 18 Ribu jiwa yang terdaftar dalam JKN KIS tersebut.

“Untuk JKN KIS di Empat Lawang, ada yang ditanggung oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Empat Lawang. 84 ribu jiwa masyarakat miskin JKN KIS dibiayai Pemerintah Pusat melalui KPPN. 12 ribu jiwa di tanggung oleh APBD provinsi, dan 18 ribu jiwa ditangani oleh APBD Empat Lawang,” ungkap Dery Kurniawan, Kamis (12/9).

Dery menjelaskan, 18 ribu masyarakat penerima JKN KIS tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Empat Lawang. Dan peserta JKN KIS yang dibiayai ini tidak sembarang orang. Yakni didata secara objektif melalui data Dinas Sosial yang benar-benar layak menerimanya.

“Syaratnyapun cukup mudah dengan melengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Rekomendasi Dinsos, KK dan KTP. siapapun yang melengkapi persyaratan akan diakomodir sesuai kuota yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Sementara Kepala BPJS Empat Lawang, Jery Ardhan mengatakan sampai saat ini belum ada kenaikan iuran BPJS. Memang ada kabar kenaikan, namun untuk realisasinya belum. Sampai sekarang masih dengan iuran yang lama. Baik yang mandiri, bantuan pemerintah, maupun yang ASN.

Jery mengungkapkan, regulasi kenaikan iuran BPJS juga belum keluar. Kalau memang mengalami kenaikan, atau perubahan keangotaan itu biasanya dituangkan dalam peraturan presiden. “Sampai saat ini belum ada Perpres terbaru masih mengacu ke Perpres No 82 tahun 2018 kemarin,” tegasnya.

Laporan Kayan Manggala

Rekomendasi Berita