oleh

Anak Buah Ditahan, Bupati Serahkan ke Penegak Hukum

Dapat Pendampingan Hukum

H Hijazi

“Ini musibah, siapa sih ingin mendapat musibah, siapa ingin mendapat masalah, saya sebagai bupati menyerahkan sepenuhnya ditangani penegak hukum.

LINGGAU POS ONLINE, CURUP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong berikan pendampingan hukum untuk dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Dua oknum ASN yaitu R menjabat bendahara rutin dan S sebagai Kepala BPKD Rejang Lebong ditetapkan tersangka, dan telah ditahan di Polres Rejang Lebong. Kasus yang menjerat dugaan pungutan tunjangan kinerja PNS.

Soal kasus itu, Bupati Rejang Lebong, H Hijazi mengaku menyerahkan sepenuhnya pada pihak penegak hukum.

“Ini musibah, siapa sih ingin mendapat musibah, siapa ingin mendapat masalah, saya sebagai bupati menyerahkan sepenuhnya ditangani penegak hukum. Saya menghormati apa yang dilakukan penegak hukum. Silakan hak mereka, saya tidak intervensi dengan kewenangan pihak penegak hukum,” kata Bupati diwawancara, Senin (13/11).

Tapi, kata Bupati, dirinya sebagai Bupati akan memberikan pembelaan lantaran yang bersangkutan merupakan staf.

“Sebagai Bupati saya tetap memberikan pembelaan, karena ini merupakan staf mungkin dengan meringankan bebannya. Saya akan panggil kabag hukum melakukan pendampingan hukum karena ini kewajiban apalagi terjadinya di dalam kantor,” katanya.

Ia juga mengaku, soal pemberian pembelaan tersebut sudah disampaikan ke jajaran Polres Rejang Lebong. Sementara itu, dengan ditahannya dua oknum PNS pihaknya ingin melakukan peminjaman untuk menyelesaikan administrasi. Sebab, tanpa keduanya dana-dana yang ditanganinya tidak bisa cair.

“Karena tanpa mereka berdua tidak bisa cair, satu bendahara rutin satu lagi tanda tangan kebijakan SP2D, sampai Desember padat sekali untuk melaksanakan tugas pemerintahan termasuk APBD di tangan mereka berdua, tanpa tanda tangan mereka tidak bisa
untuk menyelesaikan administrasi, padahal waktu tinggal sebulan dua bulan,” harapnya.

Sementara itu, terkait dengan jabatan keduanya, Bupati mengaku belum ada pergantian jabatan atau pejabat sementara.

“Belum ada pergantian jabatan, nanti kita lihat tahapan, setelah selesai Administrasi keuangan, akan dilakukan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, Bupati tetap mengharga dan menghormati hukum.

“Saya sebagai Bupati menghargai hukum dan menghormati hukum,” katanya.

Terpisah, Kapolres Rejang Lebong, AKBP Napitupulu Yogi dikonfirmasi menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus terkait adanya dugaan pemotongan tunjangan kinerja PNS.

“Bendahara pengeluaran akan kita periksa untuk memastikan jumlah pemotongan, juga ada beberapa ASN yang dipotong akan kita panggil. Jumlahnya masih 16 orang, belum saya cek lagi jumlah semuanya,” paparnya.

Ia juga menjelaskan, pihaknya juga akan mengeluarkan bendahara-bendahara pengeluaran.

“Kita cek langsung angka-angka yang dilakukan pemotongan,” paparnya.

Terkait dengan rencana peminjaman tersangka untuk menyelesaikan administrasi Kapolres membenarkan sudah ada penyampaian hal itu.

“Bupati sudah menyampaikan ke saya karena ini masih dalam penyusunan APBD 2018, nanti juga kita tidak mau mengganggu pekerjaan yang lain. Kalau yang bersangkutan dibutuhkan nanti bisa dibantu untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan pengawasan petugas,” tegasnya.

Menurutnya, di satu sisi ada kasus penyidikan yang harus diutamakan, tapi sisi lain pembangunan penganggaran harus berjalan, karena yang bersangkutan merupakan kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah.

Sebelumnya, polisi menetapkan dua tersangka oknum PNS terkait dugaan pemotongan tunjangan kinerja di sejumlah OPD. Keduanya yakni R dan S merupakan bendahara dan Kepala BPKD Rejang Lebong. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dokumen, CCTV, sejumlah uang dan kendaraan Roda empat.(09)

Komentar

Rekomendasi Berita