oleh

Amran Merasa Dizomili, Pilkades Kebur Jaya Ditunda

LINGGAUPOS.CO.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kebur Jaya, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) ditunda. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Musi Rawas (Musi Rawas) Nomor 180/42/III/SETDA/2021 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Kebur Jaya tanggal 8 April 2021.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud itu dijelaskan, penundaan Pilkades Kebur Jaya, berdasar pada beberapa hal.

Berdasarkan hasil rapat 29 Maret 2021 di Ruang Rapat Bina Praja Kabupaten Musi Rawas dalam notulen rapat, menyatakan pertama, Amran selaku Calon Kades Kebur Jaya diminta melakukan tes narkoba lanjutan sebagai syarat untuk pencalonan.

Kedua, berdasarkan hasil tes narkoba lanjutan (spesimen rambut) yang dikeluarkan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 6 April 2021, Amran dinyatakan negatif atau tidak terdeteksi menggunakan narkoba.

Ketiga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas melalui Surat Nomor 140/453/1/DPMD/2021 tanggal 6 April 2021 telah menyampaikan hasil tes yang bersangkutan kepada Camat TPK untuk ditindaklanjuti.

Keempat, Camat TPK melalui Surat Nomor 140/33/TPK/2021 tanggal 7 April 2021 telah menyampaikan hasil tes lanjutan narkoba Amran kepada panitia pemilihan Kepala Desa Kebur Jaya untuk ditindaklanjuti.

Kelima, berdasarkan pertimbangan itu, Amran berhak untuk diikutkan dalam Pilkades Kebur Jaya Kecamatan TPK.

Keenam, berdasar hasil pantauan di lokasi Amran ternyata tidak diikutsertakan dalam Pilkades Kebur Jaya.

Maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka Pilkades Kebur Jaya, TPK ditunda.

Dalam konferensi pers di Graha Pena Linggau, Kuasa Hukum Amran yakni Abdul Aziz menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa kliennya, yang merupakan Bakal Calon Kades Kebur Jaya, Kecamatan TPK.

Awalnya 29 Januari 2021, Amran tes urine Narkoba di BNN Musi Rawas. Singkat cerita hasilnya Amran dinyatakan positif menggunakan narkoba.

“Namun, Saudara Amran tidak pernah menggunakan narkoba. Sehingga komplain hari itu juga untuk dites ulang. Kecurigaannya bertambah saat melihat sampel urine tersebut lebih banyak dari yang dia berikan. Oke, kita urungkan untuk berburuk sangka, tapi tetap tidak diberikan kesempatan,” jelasnya.

“Oleh karena itu, tanggal 29 itu hari Jumat, otomatis Sabtu Minggu kantor tutup. Sehingga baru 3 Februari 2021, Amran berinisiatif melakukan tes pembanding di BNN Kota Lubuklinggau dan hasilnya negatif. Sehingga 12 Februari 2021 beliau mendaftar dan menyertakan syarat dari BNN Kota Lubuklinggau,” ia menambahkan.

16 Februari 2021, panitia desa menyatakan jika harus tes ulang di BNN Musi Rawas karena Pilkades di Musi Rawas. Dan 17 Februari 2021, Amran beliau melakukan tes ulang di BNN Musi Rawas dan hasilnya negatif.

Lalu kepanitian desa melanjutkan laporan ini ke kecamatan dan melanjutkan ke tingkat kabupaten. Namun 29 Februari 2021, Amran mendapatkan undangan dari DPMD Musi Rawas, dan dalam pertemuan tersebut, hanya dua orang yang diundang, yakni Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas dan Amran.

Pada saat itu, jelas Aziz, Amran menjelaskan jika dia tidak menggunakan narkoba dan tidak tahu mengapa hasilnya positif. Dan sudah ada pembanding tes 3 Februari 2021 di BNN Kota Lubuklinggau dan tanggal 17 Februari 2021 di BNN Musi Rawas.

”Akhirnya secara lisan dalam pertemuan ini, dikatakan akan mengulang lagi tes rambut. Dan klien saya siap untuk melaksanakannya. Namun pada tanggal 17 Maret 2021 klien saya mendapatkan surat dari panitia yang menyatakan klien saya tidak bisa mengikuti Pilkades, karena tidak memenuhi syarat, maka kita komplain,” tambahnya.

Kemudian, pihaknya mengirimkan surat DPMD dan satu lagi ke BNN mempertanyakan syarat apa yang tidak terpenuhi, karena semua syarat sudah disertakan. Sehingga 22 Maret 2021 rapat di DPRD baru dibuka ternyata DPMD berpijak pada hasil tes tanggal 29 Januari yang positif, bukan hasil tes 3 Februari dan tes ulang yang diminta pada 17 Februari yang dinyatakan negatif.

“Kemudian kita tanyakan apakah setiap tes calon kades yang di BNN Musi Rawas secara otomatis seluruh pesertanya ditembuskan ke DPMD yang mana ini ditanyakan Anggota DPRD. Ternyata tidak, hanya saudara Amran saja dan ini ada kejanggalan,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, dalam rapat di DPRD diputuskan dilakukan tes ulang. Dan ada keputusan dari DPRD. “Pada 29 Maret, Bupati Musi Rawas memimpin rapat mengenai hal ini, dan Saudara Amran harus menjalani tes rambut dengan biaya sendiri dan berkoordinasi dengan BNN, dan Pemilihan Kades Kebur Jaya ditunda lebih dahulu. Dan keputusan bupati tertuang dalam DPMD tanggal 29 Maret 2021 dan surat Kecamatan TPK,” jelasnya.

”Atas surat ini kami berkoordinasi dengan BNN Musi Rawas, di mana kami melakukan tes. Dan BNN Musi Rawas menyatakan pelaksanaan tes dengan rambut ini tidak bisa dilaksanakan di BNN Musi Rawas dan tidak bisa pula dilaksanakan di BNN Provinsi Sumsel. Harus berkoordinasi dengan BNN Nasional. Maka 31 Maret saya bersama klien saya berkoordinasi dengan BNN pusat dan menyampaikan surat petunjuk ini. Dan dijawab oleh pihak BNN Pusat bahwa BNN pusat tidak bisa melaksanakan tes rambut, kecuali orang yang bermasalah hukum,” katanya.

Namun dijelaskan Aziz, ada tempat lain yang bisa, sehingga mereka diarahkan  untuk melakukan tes di Laboratorium Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan satu-satunya Laboratorium Daerah yang bisa.

”Kami ke sana, kami sampaikan maksud, sehingga diizinkan tes 1 April 2021. Dan Alhamdulillah hasil tes itu keluar 6 April 2021 dan Saudara Amran dinyatakan tidak terindikasi narkoba,” jelasnya, sambil memperlihatkan bukti hasil tes rambut.

Sementara Calon Kepala Desa Kebur Jaya, Kecamatan TPK, Kabupaten Musi Rawas Amran mengungkapkan ia sebagai Cakades Kebur Jaya merasa dizolimi oleh Panitia Pilkades Kebur Jaya.

Pasalnya ia dinyatakan positif pengguna sabu pada saat tes narkoba sebagai persyaratan sebagai Cakades Kebur Jaya. Padahal ia tidak pernah memakai barang haram itu.

”Seharusnya untuk pencalonan kades harus ada keterbukaan. Walaupun bagaimanapun hasilnya nanti ada cara ada yang kalah atau menang kita harus terbuka, kita bisa disatukan sebagai keluarga,” ungkap Amran.

Kuasa Hukum Amran, Abdul Aziz menambahkan pihaknya sama-sama ingin memajukan desa. “Biarkan ini semua berjalan sesuai dengan aturan hukum. Biarkan masyarakat yang memilih. Dan sama-sama menghargai siapa pun yang terpilih,” jelasnya.

Atas penundaan pilkades ini, Calon Kades Amran menyatakan, pertama, menghormati penundaan Pilkades Kebur Jaya oleh Bupati Musi Rawas.

Kedua, mengimbau masyarakat Desa Kebur Jaya tetap tenang, damai, dan taat hukum. Ketiga, mengapresiasi jajaran Polres Musi Rawas yang mengamankan Desa Kebur Jaya agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan.

Keempat, mengutuk keras kezoliman kepanitiaan tingkat desa yang dengan sengaja melakukan pembangkangan terhadap keputusan dan petunjuk Pemkab Musi Rawas dengan melaksanakan pemungutan suara secara sepihak dan diduga melawan hukum.

Kelima, menyayangkan sikap Kepala Dinas DPMD Musi Rawas khususnya Pilkades Desa Kebur Jaya yang tidak melakukan sikap yang profesional, dengan mencetak kertas suara terlebih dahulu serta mendistribusikan sebelum mengetahui hasil tes rambut Amran.

Keenam, menyayangkan cara kerja BNN Musi Rawas yang tidak profesional yang menjadi akar persoalan kecil suruhan Pilkades Desa Kebur Jaya, terhadap dugaan rekayasa hasil tes urine atas nama Amran pada 29 Januari 2021.

Ketujuh, dilakukan upaya hukum secara faktual melalui rambut yang dilaksanakan pada laboratorium kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang tidak terindikasi atau negatif dengan nomor Lab 2.2.2/024-2104010003 tertanggal 6 April 2021.(*)

Rekomendasi Berita