oleh

Alih Fungsi Lahan Pertanian Bakal Dipidana

MUSI RAWAS – Maraknya kegiatan alih fungsi lahan di Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengancam kesejahteraan masyarakat, terutama petani padi. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti menegaskan pemberian sanksi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan dan lainnya memerlukan proses yang panjang.

Maksudnya tidak serta merta langsung melakukan penutupan, tetapi harus dilakukan sosialisasi dahulu. Artinya semuanya harus melewati proses.

“Kita mendukung penegakan Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2018, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B),” kata Suwarti kepada koran ini, Selasa (29/1).

Menurutnya, mungkin kedepan perlu ada kajian mengenai sanksi alih fungsi lahan. Karena di daerah lain sudah ada, tapi di Kabupaten Mura belum dan perlu kajian dan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mura, Tohirin mengatakan terhitung 15 Februari 2018 segala bentuk alih fungsi lahan tidak diperbolehkan. Larangan itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.41 Tahun 2018. Dilanjutkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), mengeluarkan Perda No.3 Tahun 2018 tentang PLP2B.

“Bagi yang melanggar, ada sanksinya. Namun tidak serta merta sanksi langsung diterapkan. Ada peringatan pertama sampai ketiga kali,” kata Tohirin.

Jika, sampai peringatan ketiga masih melanggar maka diproses penyidikan bisa dilakukan polisi, Pol PP dan lainnya. Prosesnya pengumpulan data dan keterangan saksi-saksi.

“Untuk ancaman alih fungsi lahan, pidana tiga tahun ke atas dan denda Rp1 miliar sampai Rp3 miliar,” ucapnya. (dlt)

Rekomendasi Berita