oleh

Alih Fungsi Lahan Persawahan Mencapai 12.000 Ha

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Maraknya kegiatan alih fungsi lahan di Kabupaten Musi Rawas mengancam kesejahteraan masyarakat khususnya bagi petani padi.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas, H Heryanto melalui Sekretaris, Tohirin mengatakan sejak tahun 1996 hingga 2017 lebih kurang ada 12 Ribu Hektare (Ha) lahan persawahan yang mengalami alih fungsi lahan.

“Memang setiap tahun luas area persawahan semakin berkurang, makanya pihak eksekutif membuat Raperda tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang rencananya bulan ini akan dibahas lagi oleh pihak legislatif,” kata Tohirin kepada Linggau Pos, Kamis (2/11).

Menurut Tohirin, Raperda perlindungan LP2B sudah diserahkan oleh eksekutif ke legislatif sejak Agustus 2016. Namun, dari konfirmasi pihak sekretariat DPRD ada kendala-kendala yang membuat pembahasan ini tertunda hingga sekarang.

“Kita dengar masih ada kendalanya, yaitu ada beberapa bidang yang belum disepakati, makanya baru mau dibahas sekarang,” imbuhnya.

Pihaknya sendiri terus mendesak anggota DPRD Musi Rawas supaya mengesahkan Raperda tersebut menjadi Perda. Karena, kalau Perda tersebut belum juga dibuat tahun 2017 ini, akan berdampak terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

“Sebenarnya bukan kita yang mendesak, namun Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat. Karena, kalau belum juga dituntaskan tahun ini, berdampak terhadap bantuan. Kita sulit dapat bantuannya, padahal daerah kita masih ditetapkan sebagai daerah tertinggal,” ucapnya.

Selain itu juga, Tohirin meminta kepada masyarakat supaya bisa menjaga area sawahnya dengan baik.

Tolong kepada warga supaya bisa menjaga sawahnya dengan baik, jangan sampai dialihfungsikan, tidak masalah kepemilihannya berubah, asalnya fungsinya sebagai areal persawahan tetap. Karena, biasanya sawah yang dijual banyak difungsikan menjadi kebun sawit, kebun karet, kolam, maupun bangunan. (12)

Komentar

Rekomendasi Berita