oleh

Alih Fungsi Lahan Belum Ada Sanksi

LINGGAU POS ONLINE, AIR KUTI – Alih fungsi lahan persawahan masih terjadi di Kota Lubuklinggau, bahkan setiap tahunnya ada pengurangan 2 persen lahan sawah aktif. Anehnya, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait pengendalian alih fungsi lahan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa jika terjadi alih fungsi lahan satu Hektare (Ha) maka harus ada pergantian empat Ha sawah baru.

“Untuk menegakan UU tersebut dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing kabupaten/kota. Saat ini Lubuklinggau belum memiliki Perda tersebut,” kata M Arifin, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau kepada wartawan, Kamis (23/8).

Ditambahkan M Arifin, Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya terkait alih fungsi lahan. Termasuk Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTPST) Kota Lubuklinggau, terkait pemberian izin pembangunan di atas lahan eks persawahan.

Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau terus mengupayakan adanya cetak sawah baru, 2018 ini ada 150 Ha sawah cetak baru di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Untuk diketahui luas sawah di Kota Lubuklinggau saat ini 2.245 Ha, sawah irigasi teknis ada 1.945 Ha, di Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, dan Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Ada juga sawah tadah hujan ada 300 Ha, tersebar di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, dan Kecamatan Lubuklinggau Timur I.

Rata-rata sawah di Kota Lubuklinggau dua hingga tiga kali tanam, jadi luas sawah yang akan produksi ada 5.318 Ha. Produksi gabah kering setiap tahunnya 4,7 ton per Ha, atau 24.994,9 ton atau 15 ribu ton beras. Dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian RI, 4,9 ton per Ha, atau 26 ribu ton gabah kering.

Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu antara Dinas Pertanian dengan Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau. Yang paling utama dikaji terlebih dahulu UU terkait lahan pertanian.

“Dikoordinasikan terlebih dahulu dengan OPD lainnya,” kata Rahman Sani.(07)

Rekomendasi Berita