oleh

Ahok Masih Miliki Potensi Besar

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin memaparkan bahwa dirinya telag memprediksi sejumlah partai politik akan terbuka menerima Basuki Tjahaja Purnama setelah Ahok sapaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjalani masa hukuman sebagai terpidana kasus penodaan agama pada 24 Januari 2019 mendatang.

Dirinya menilai, sosok terbuka, realistis dan tidak berkompromi seperti Ahok menjadi salah satu pertimbangan lebih bagi parpol dalam merekrut.

“Partai politik perlu juga orang yang seperti Ahok dimana terbuka tidak ada kompromi ini memiliki pendukung di tengah masyarakat,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network, di Jakarta, Kamis (3/1).

Dirinya juga mengaku yakin bahwa mantan kepala daerah Belitung tersebut tidak akan terburu-buru untuk aktif kembali di panggung politik setelah menjalani masa hukuman sebagai terpidana kasus penodaan agama.

“Pasca bebas, Ahok akan memilih melakukan aktivitas sosial terlebih dahulu hingga pelaksanaan Pilpres 2019 yang digelar April 2019 mendatang. Hal itu sebagai cooling down Pascapemilu, dia bisa tancap gas lagi di politik,” pungkas Ujang.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku bahwa, hingga saat ini pihaknya belum menyiapkan posisi khusus untuk Ahok. Hal tersebut diungkapkannya karena Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi kader.

“Kalau suratnya belum diterima bagaimana mau disiapkan,” kata dia di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Ada beberapa analisa yang menyebutkan Ahok bisa membawa sentimen negatif agama bagi partai yang akan ditempatinya. Terkait itu, Hasto menegaskan, konstitusi menjamin setiap warga negara dalam menjalankan agama menurut kepercayaannya masing-masing.

Maka dari itu, Hasto menegaskan Ahok juga berhak masuk ke partainya yakni PDIP.

“Kan Indonesia dibangun untuk semua. Indonesia ini dibangun untuk bangsa pelopor dgn semangat juang yang menyala-nyala. Sehingga seluruh agama kepercayaan, itu dijamin undang-undang dan konstitusi. Sehingga itulah kesadaran berbangsa dan bernegara,” tandasnya. (frs/fin)

Rekomendasi Berita