oleh

Adanya Kecerobohan Panitia Penyelenggara

USAI mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak terkait, Ketua Komisi I Samsul Bahri selaku pimpinan rapat mengambil kesimpulan. Politisi Partai Golkar ini mengaku miris, atas kecerobohan yang dilakukan pihak panitia penyelenggara.

“Pertama, mengapa sampai tidak ada absen manual. Lalu kami menilai, di sini pun akibat dari kurang telitinya pihak kecamatan. Mestinya panitia di desa diberikan arahan. Kenapa sampai ada ‘surat suara siluman’. Permasalahan ini tentunya tidak bisa kita atasi siang ini juga. Setelah mendengar masing-masing penjelasan dari pihak yang hadir, kita menyimpulkan dan menjadi rekomendasi kita mengenai permasalahan ini yaitu, pertama Asisten I kita minta untuk segera membentuk tim yang independen. Kedua, harus melibatkan seluruh anggota DPRD dari Dapil I. Tim juga harus mencari bukti kesalahan mengenai erornya alat e-Voting, serta kami dari Komisi I meminta tim, untuk bekerja dengan baik jujur dan objektif,” ungkapnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini ia menambahkan, tentunya butuh penelitian dan pengkajian.

“Buktikan, bisa tidak alat e-Voting error atau bagaimana mengenai kejujuran dari sistem ini,” tambahnya.

Sebelum memberikan kesimpulan, ia pun mempersilakan anggota Komisi I yang hadir untuk turut menyampaikan pendapat serta saran.

Wahisun Wais Wahid, ketika diberikan kesempatan menegaskan, dengan adanya permasalahan ini pihaknya menilai, kalau sistem e-Voting dalam pelaksanaan Pilkades belum objektif. Bahkan terkesan, membuat masyarakat merasa ragu ataupun dicurangi.

“Sejak awal pun saya menyarankan, lebih baik lakukan secara manual seperti sebelumnya,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi I, Azandri yang ikut memantau pelaksanaan Pilkades di Desa Muara Kati Baru II menilai, adanya kesalahan saat pelaksanaan pemilihan.

“Yang pasti kami menilai tidak ada kesiapan dari panitia penyelenggara, makanya timbul masalah ini. Banyak tahapan yang dilaksanakan, menabrak aturan yang ada. Kalau seperti ini, siapa yang biasa menjamin netralitas dari sistem ini. Hal ini harusnya, dikaji ulang,” tegasnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita