oleh

Ada Sanksi Bagi yang Tidak Mau Divaksin Covid-19

LINGGAUPOS.CO.ID – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan (H2G), pimpin rapat staf  bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Senin (15/02/2020).

Turut hadir, Asiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten III Bidang Administrasi Umum, OPD dan Camat.

Dalam rapat tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas melalui  Sekretaris Dinas M Nizar juga menyampaikan adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak divaksin sesuai Pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 tahun 2021.

Dijelaskannya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi masyarakat yang memang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin Covid-19.

Adapun sanksi administratif untuk masyarakat yang menolak divaksin sesuai Pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 tahun 2021 diantaranya:

  1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos)
  2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
  3. Denda
  4. Pasal 13B Sanksinya sesuai dengan UU wabah penyakit menular.

Sanksi tersebut akan diberikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian, merujuk isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, memang diatur ketentuan sanksi pidana terhadap pihak yang sengaja menghalangi penanggulangan wabah.

Sesuai pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984, ancamannya adalah pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp1 juta.

Selain mengatur sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi corona, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 juga memuat ketentuan lain tentang penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi, termasuk jika efek samping vaksin menyebabkan kejadian fatal.

Penerbitan perpres vaksin terbaru itu bagian dari upaya pemerintah untuk menuntaskan program vaksinasi Covid-19 yang digelar gratis di seluruh provinsi. Pemerintah RI menargetkan sebanyak 181,55 juta warga Indonesia bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.(*)

Rekomendasi Berita