oleh

Ada 1.166 Janda Muda

LUBUKLINGGAU – Sepanjang 2018, Pengadilan Agama (PA) telah menyidangkan 1.166 perkara dari 1.306 perkara perceraian yang masuk.

Dari angka tersebut, paling banyak istri yang melayangkan gugatan cerai kepada suami, daripada suami yang menjatuhkan talak kepada istri. Rincinya, cerai gugat mencapai 866 perkara, sedangkan cerai talak 280 perkara.

Ketua PA Lubuklinggau, Drs H Muchlis SH,MH melalui Panitera Muda, Dra Rosmaladaya menjelaskan 1.166 perkara yang sudah disidangkan tersebut, gugatan dan talak dari warga Musi Rawas (Mura), Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara (Muratara).

“Perceraian didominasi karena perselisihan atau pertengkaran. Kalau laki-laki, biasanya setelah bertengkar ia suka menganggap bahwa masalah sudah selesai, atau masalahnya kecil,” jelas Rosmaladaya, Selasa (15/1).

Berbeda dengan perempuan, menurut Rosmaladaya, lebih sensitif bahkan terkadang malah membesar–besarkan masalah sehingga menggugat ke pengadilan.

Sementara latar belakang perceraian, dijelaskannya, dilatarbelakangi pertengkaran atau perselisihan 911 perkara, kemudian juga alasan salah satu pihak pergi meninggalkan. Sedangkan permasalahan ekonomi sebanyak 37 perkara, juga ada poligami yang tidak resmi yakni sebanyak 14 perkara, sementara sisanya alasan-alasan lain.

“Untuk wilayah didominasi dari Mura, kedua Lubuklinggau dan terakhir Muratara. Sedangkan usianya dari usia 30–40 tahun. Namun untuk 40 tahun, jarang bahkan nyaris tidak ada,” sambung Rosmaladaya.

Berkaitan dengan antisipasi perceraian, pihak PA Lubuklinggau melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Bahkan pernah bergabung dengan Pengadilan Negeri serta Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

“Untuk program dari PA belum ada, karena terkait anggarannya tidak ada. Namun jika diundang, tentu kami akan datang,” ungkap Rosmaladaya.

Ia juga mengimbau kepada warga Mura, Lubuklinggau dan Muratara, jangan melakukan perceraian bawah tangan (tidak resmi). Sebaliknya di PA, karena di PA tidak memihak dan untuk mengajukan perkara untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

“Juga tidak melalui perantara sehingga asas biaya murah bisa tercapai,” kata Rosmaladaya.

Dalam kesempatan ini, Rosmaladaya mengatakan, bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menangani perceraian, juga menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

“Misalnya terkait masalah klien dengan bank syariah, itu bisa diselesaikan di PA. Pada 2018, satu perkara sudah kami tangani,” tutup Rosmaladaya. (awj)

Rekomendasi Berita