oleh

91 Pejabat Dilantik, Tak Ada Unsur Politis

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Sedikitnya 91 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilantik dan diambil sumpah oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H A Rahman Sani. Mereka mendapat amanah baru menjadi administrator, pengawas serta penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Balai Pertemuan Pemkot Lubuklinggau, Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat (9/2).

H A Rahman Sani didampingi Kepala BKPSDM Lubuklinggau, Ikhsan Roni mengatakan bahwa pelantikan dilaksanakan tidak ada unsur politis.

Namun mendasarkan dengan Surat Mendagri No. 821/1081/OTDA pada 8 Februari 2018 dengan perihal persetujuan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkot Lubuklinggau yang ditandatangani atas nama Mendagri melalui Direktur Otonomi Daerah, DR Sumarsono.

“Jadi saya tegaskan bukan karena ada unsur politik apalagi mendekati Pilkada,” kata H A Rahman Sani didampingi Ikhsan Roni, Jumat (9/2)

Sekda menjelaskan, pelantikan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi Pemkot Lubuklinggau karena ada beberapa jabatan yang kosong, baik di dinas, maupun kecamatan dan kelurahan.

“Ada juga untuk di beberapa UPTD yang telah kami bentuk guna meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan ada juga UPTD yang kami hapuskan. Khususnya untuk UPTD kiranya bekerja semaksimal mungkin guna untuk menambah PAD Pemkot Lubuklinggau, jangan macam-macam sebab ada Tim Saber Pungli yang selalu mengawasi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kenapa baru dilaksanakan sekarang? Sekda menjelaskan, bahwa hal ini telah lama akan dilaksanakan pelantikan, namun karena proses administrasi yang memakan waktu cukup lama, hingga baru dilaksanakan (pelantikan, red) saat ini.

“Pelantikan ini sudah sesuai pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota,” ucapnya.

Rahman Sani menambahkan, kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan sebab apabila kedisiplinan ditegakkan maka otomatis saat menjalankan roda pemerintahan akan semakin terarah dan lancar.

“Serta, akan lebih baik jika di setiap dinas dan UPTD dilaksanakan apel pagi guna meningkatkan kedisiplinan pegawai,” tutupnya.(16)

Rekomendasi Berita