oleh

9 Fraksi DPR Terbentuk, PDIP Belum

LINGGAU POS ONLINE – DPR RI periode 2019-2024 terus melakukan sidang maraton. Usai menggelar pelantikan pimpinan DPR, wakil rakyat baru ini langsung menetapkan pimpinan fraksi. Mereka akan selama 5 tahun ke depan. Dari 9 fraksi, hanya PDIP yang belum menentukan nama ketua fraksi dan susunan kepengurusannya.

Sidang rapat paripurna dipimpin pimpinan DPR sementara Abdul Wahab Delimunthe dan Hillary Brigitta Lasut. Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Utut Adianto mengatakan partainya akan menyerahkan susunan pengurus pada hari ini, Rabu (2/10/2019). “Pimpinan Fraksi PDIP dengan anggota 178 susunan pengurus akan diserahkan besok (hari ini, Red),” ujar Utut dalam rapat paripurna Selasa (1/10/2019) malam.

Sementara itu, politisi Partai Golkar Ibnu Munzir menyatakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan anggota DPR periode 2019-2024 masih banyak. Berbagai persoalan yang belum tuntas itu menjadi memo atau catatan yang masih butuh dituntaskan oleh para wakil rakyat yang baru.

Mantan legislator asal Sulawesi Barat itu mengingatkan para anggota DPR baru terus menyuarakan sampai pada titik seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. “Melihat dengan jeli apa yang mesti pemerintah lakukan. Tujuannya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesi,” ujar Ibnu.

Menurutnya, 2019 memang sangat padat agenda politik. Seperti pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang digelar dalam waktu yang sama. “Ini menjadi bagian dari Presiden Jokowi. Bagi Golkar, Jokowi harus diberi kesempatan untuk mengutuhkan ikhtiar nawacita yang telah didengungkan selama lima tahun,” imbuhnya.

Terpisah, anggota DPR dari PDIP Muchammad Nabil Haroen mengatakan wakil rakyat tidak akan melakukan korupsi bila menepati sumpah dan janji yang diucapkan saat pelantikan. “Saya kira kembali pada pribadi masing-masing. Kalau perintah pimpinan partai, tidak pernah mengajarkan seperti itu,” jelas Nabil.

Karena itu, anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu menilai korupsi yang melibatkan anggota DPR terjadi karena perilaku pribadi orang per orang. Dia mengatakan siap ditempatkan di komisi mana pun oleh pimpinan PDIP.

Nabil menyatakan perhatiannya terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Perlu kita lihat lagi Undang-undang Ormas seperti apa sehingga tidak mudah seseorang mendaftarkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan,” ucapnya

Dia menilai UU yang berlaku masih memudahkan seseorang untuk mendaftarkan organisasi kemasyarakatan. Hanya tinggal mendaftarkan secara daring, organisasi kemasyarakatan sudah bisa terbentuk. “Padahal banyak sekali yang harus diteliti dan diverifikasi sehingga tidak ada organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” tukasnya.

Sembilan Fraksi DPR RI Periode 2019-2024

1.Golkar

Ketua Fraksi: Azis Syamsuddin

Sekretaris: Adies Kadir

Bendahara: Muhiddin

2. Gerindra

Ketua Fraksi: Edhy Prabowo

Sekretaris: Desmond J Mahesa

Bendahara: Novita Wijayanti

3. NasDem

Ketua Fraksi: Ahmad HM Ali

Sekretaris: Saan Mustofa

Bendahara: Ahmad Sahroni

4. PKB

Ketua Fraksi: Cucun Ahmad Syamsurijal

Sekretaris: Fathan Subgi

Bendahara: Bertu Merlas

5. Partai Demokrat

Ketua Fraksi: Edhy Baskoro Yudhoyono

Sekretaris dan bendahara: menyusul

6. PKS

Ketua Fraksi: Jazuli Juwaini

Sekretaris: Ledia Hanifa

Bendahara: Habib Abu Bakar Al Habsyi

7. PAN

Ketua Fraksi: Mulfachri Harahap

Sekretaris: Yandri Susanto

Bendahara: Eko Hendro Purnomo

8. PPP

KetuaFraksi: Arsul Sani

Sekretaris: Muh Amir Uskara

Bendahara: Wartiah

9. PDIP

Belum menyerahkan

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita