oleh

70 Panel Surya PJUTS Hilang

LUBUKLINGGAU – Sedikitnya ada 70 panel surya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Kota Lubuklinggau hilang selama 2018. Itu artinya Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau harus mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.875.000.000, mengingat harga aksesoris panel surya PJUTS lebih kurang Rp25 juta per unit.

Maraknya aksi pencurian ini diduga dilakukan sekelompok orang, apalagi ada penadahnya di Provinsi Lampung. Pemkot Lubuklinggau tidak menganggarkan perbaikan PJUTS yang kehilangan panel surya, tapi akan diganti dengan PJU LED.

“Bagian utama dari PJU, yaitu panel surya, aki, kontrolir dan luminer atau lampu. Yang sering dicuri itu panel suryanya,” kata Misno, Kabid Sarana Prasarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Lubuklinggau, Jumat (21/12).

Ditambahkan Misno, untuk 2018 Pemkot Lubuklinggau mendapat bantuan pemasangan PJUTS dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, yaitu 30 titik saat ini masih dalam pemasangan. Pemasangan PSUTS bantuan dari Kemenko PMK RI diprioritaskan pemasangan di jalan lingkungan.

Diakui Misno, PJUTS risiko kehilangannya sangat tinggi, oleh sebab itu Pemkot Lubuklinggau tidak lagi menganggarkan pemasangan PJUTS melainkan PJULED. Selain itu harga PJUTS lebih mahal yaitu Rp25 juta per unit, sedangkan PJULED Rp10 juta per unit.

Khusus untuk PJU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau tahun 2019 telah dianggarkan Rp6,4 miliar, diantaranya Rp700 juta untuk pemeliharaan PSU, Rp700 juta untuk pemasangan PSU di Jalan Lingkar Selatan, dan Rp5 miliar untuk pemasangan baru.

Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya meminta Disperkim Kota Lubuklinggau update data, dan menentukan skala prioritas dengan mengutamakan pemasangan di tempat centra.

“Yang terpenting update data, jika ada program dari pusat bisa langsung diajukan,” saran Rodi Wijaya.

Menurut Rodi Wijaya, DPRD Kota Lubuklinggau kerap menerima keluhan atau laporan warga terkait lampu jalan dan layanan PDAM-TBS.

“Keduanya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ungkap Rodi Wijaya. (nia)

Rekomendasi Berita