oleh

70 % ASN Bolos

Wakil Bupati Empat Lawang, H Yulius Maulana:
“Hasil sidak ini akan kami tindak lanjuti. Sanksinya bisa pengurangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bisa juga kami nonjob-kan..”

LINGGAU POS ONLINE – Tim gabungan terdiri dari Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Sat Pol PP Kabupaten Empat Lawang Inspeksi Mendadak (Sidak), Kamis (4/7). Sasarannya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang.

Sidak dimulai pukul 13.30 WIB dan dibagi menjadi dua tim. Di perkantoran Pemkab Empat Lawang dan perkantoran di Jalan Noerdin Pandji.

Kasat Pol PP Empat Lawang, Chandra mengatakan sesuai dengan perintah Wakil Bupati Empat Lawang H Yulius Mulana, bahwa usai istirahat makan siang tim melakukan Sidak di seluruh kantor.

“Sesuai perintah pak Wabup, bahwa hasil Sidak ini, akan ditindak tegas mulai penurun pangkat, gaji berkala dan TPP dan sampai pemberhentian sebagai pejabat (non job),” tegas Chandra.

Dijelaskannya, kantor di Jalan Poros sudah banyak sepi. Bahkan ada kantor sudah digembok. Padahal waktu masih pukul 13.55 WIB, artinya masih jam kantor.

Kabid Mutasi BKPSDM, Nizom mengungkapkan, berdasar hasil sidak hampir 70 persen ASN tidak hadir dan tidak ada di tempat dengan alasan istirahat, namun tidak ke kantor lagi.

“Hasil sidak ini akan kami laporkan ke Wabup,” tegasnya.

Terpisah Wakil Bupati Empat Lawang Yulius Maulana menegaskan, sidak ini dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat. Karena saat mereka hendak berurusan, ASN-nya tidak ada di tempat.

“Hasil sidak ini akan kami tindaklanjuti. Sanksinya bisa pengurangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bisa juga kami nonjob-kan,” tegasnya.

Ditambahkan Yulius, fenomena ASN malas dan tidak disiplin ini bukan hal yang pertama. Bahkan dirinya kesal karena ada kantor yang sudah dikunci dan kantor hanya ditunggu 1 Tenaga Kerja Sukarela (TKS), padahal masih jam kantor.

“Setiap Bupati dan Wabup tidak ada di tempat, maka mereka ikut-ikutan tidak ngantor dan dalam waktu dekat ini kami akan memberikan sanksi dan tidak akan menunggu sampai mutasi nanti,” tuturnya.

Dan untuk ASN yang melakukan Dinas Luar (DL) itu harus ada izin dari Bupati dan Wakil Bupati.

“Tanpa izin dari kami, dianggap tidak hadir dan sudah ada Perbup-nya,” jelasnya.
(key)

Rekomendasi Berita