oleh

672 Botol Miras Disita

Harus Ada Tindak Lanjut

LINGGAU POS ONLINE, DEMPO – 28 dus Minuman Keras (Miras) disita tim Polres Lubuklinggau dalam Operasi Pekat, Sabtu (25/11). Kapolres Lubuklinggau, AKBP Hajat Mabrur Bujangga melalui Wakapolres, Kompol Andi Kumara mengatakan, di dalam 28 dus tersebut, terdapat sekitar 672 botol Miras.

Dari informasi yang dihimpun Linggau Pos, Miras tadi disita dari salah satu sub distributor dan warung-warung di Kota Lubuklinggau.

Namun sayang, dari Operasi Pekat tersebut, saat rilis kemarin polisi belum menyampaikan, tentang apakah ada penjual maupun distributor Miras yang ditangkap.

Untuk tahu bagaimana peredaran Miras di Lubuklinggau, Linggau Pos melakukan penelusuran. Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau, H.M Hidayat Zaini mengatakan saat ini, hanya ada dua sub distributor Miras yang mendapat izin dari Kementerian Perdagangan.

“Kalau sub distributor ada beberapa yang memang belum mengantongi izin. Termasuk hanya ada beberapa hotel yang sudah mengantongi izin,” kata Dayat, sapaan akrab Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau.

Ia menegaskan pihaknya belum mendapat koordinasi dari pihak kepolisian mengenai Miras yang mereka dapat dari hasil razia, kemarin.

“Namun pasti akan kita tindak lanjuti. Minimal kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, di mana Miras yang mereka sita berasal. Kita bisa panggil pelaku usahanya, dan memberikan imbauan untuk segera mengurus izin ketika memang belum mengantongi izin,” ungkapnya.

Mengenai sanksi, ia mengakui pihaknya belum bisa melakukan lebih jauh. Mengingat payung hukum yang mengatur mengenai peredaran Miras belum ada. Serta sampai saat ini, Disperindag belum memiliki pegawai pengawas perdagangan.

“Raperda Miras sempat dibahas, namun belum bisa disahkan lantaran belum menemukan kesepakatan. Makanya, sanksi belum bisa kita berikan. Paling yang bisa kita lakukan, gencar lakukan sosialisasi dan imbauan kepada pelaku usaha. Sementara untuk pegawai pengawas perdagangan, tahun depan akan kita upayakan,” ungkapnya kembali.

Sementara, anggota DPRD Kota Lubuklinggau sekaligus Ketua Pansus Raperda Miras, Wansari saat dimintai tanggapan menegaskan, hal ini (temuan 28 dus Miras,red) menunjukkan kalau Raperda Miras mendesak untuk segera dibahas dan disahkan.

“Karena ketika Perda sudah disahkan, maka penjualan Miras, tidak sebebas saat ini. Kita sudah berkali-kali sampaikan, Perda tersebut bukan untuk melegalkan Miras. Namun untuk mengatur, agar Miras dijual dan dikonsumsi sesuai dengan aturan yang ditetapkan, bukan bebas seperti saat ini,” tegasnya.

Tidak hanya itu, regulasi ini juga untuk mengatur mengenai kepastian hukum bagi penjual Miras.

“Diatur, mereka hanya boleh menjual kepada siapa saja. Begitupun dengan distributor tempat mereka suplai. Diatur dengan siapa mereka boleh menjual Miras,” ungkapnya.

Belum adanya payung hukum, membuat Disperindag harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasan.

“Solusi yang tepat perketat pengawasan. Pastikan, dua sub distributor yang memiliki izin, mensuplai ke sub distributor atau agen yang memang diperbolehkan. Ketika tidak berikan teguran, dan ingatkan mereka,” tegasnya.

Pihaknya pun akan mengupayakan, agar kedepan Raperda Miras segera dibahas ulang.

“Ya pastinya akan kita usahakan, agar segera dibahas dan disahkan. Agar kedepan, peredaran Miras tidak bebas seperti saat ini,” tambahnya.

* Tinjau Ulang Izin Distributor

Sementara itu keprihatinan diungkapkan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Lubuklinggau, Dedi Irawan.

“Penyitaan yang dilakukan polisi ini kan sudah beberapa kali. Ya tolong usut sampai tuntas. Bukan Miras-nya saja yang disita. Sampaikan juga di mana asal Miras sitaan itu. Jangan menimbulkan pertanyaan lagi di masyarakat. Selama ini kami melihat ya disita-sita saja. Tidak ada tindak lanjut konkret,” tegasnya.

Ia mengingatkan kembali, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang ditandatangani 16 Januari 2015 lalu, minuman dengan kandungan alkohol di bawah 5% akan dilarang dijual di minimarket atau toko pengecer. Penjualan hanya boleh di supermarket dan Hypermarket.

“Jadi kalau temuannya di minimarket, atau di distributor atau di warung, jelas mereka melanggar. Kalau ada unsur pidana, ya pidanakan,” pintanya.

Ia memastikan bahwa Miras yang beredar di Kota Lubuklinggau ini bukanlah home industry alias pabrikan. Artinya teknik pemasarannya harus sudah memahami aturan-aturan yang berlaku.

“Ketika sudah mengerti aturan itu, konsekuensinya mempertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, kami minta kepada Polres Lubuklinggau harus ditindaklanjuti. Kami YLKI akan mengawal itu,” tegasnya.

Ketika Miras itu dijual distributor yang tak berizin, Dedi mengingatkan lagi, Disperindag dan Dinas Perizinan ia meminta agar bergerak.

“Ya perlu ditinjau ulang izin dagang distributor itu. Setahu saya Miras itu hanya boleh dijual di supermarket dan Hypermart. Itu sesuai Permendag tadi,” jelasnya lagi.

* Sebabkan Kemandulan

Sementara dr Harun mengingatkan kepada masyarakat dari sisi kesehatan.

Ia mengatakan, tidak ada nikmat setetes pun yang ada di dalam Miras.

“Mau minum seteguk atau sebotol, tetap menyebabkan kerusakan di tubuh kita. Saraf-saraf tubuh ini rusak perlahan. Jaringan tubuh sensitif meski jumlah kecil langsung bereaksi. Makin banyak makin cepat rusaknya,” kata dr Harun.

Alkohol, tegasnya, juga bisa menyebabkan perut buncit.

“Kalau orang sering minum itu, pasti akan terjadi gangguan pada lambungnya. Risiko terbesarnya bisa ke kanker lambung maupun kanker hati. Perut buncit itu disebabkan pengerasan hati. Jadi begini, zat metabolisme pada hati rusak. Lalu terjadilah pengerasan. Efeknya semua organ kena,” jelasnya.

Sementara bagi wanita, kalau menikah atau belum, jelas akan merusak kualitas rahim.

“Kalau dia masih lajang suka minum Miras, akan kesulitan dapat momongan. Kalau dia lagi hamil minum Miras, bisa berdampak pada bayi lahir prematur, maupun bayi lahir dengan berat badan rendah,” imbuhnya.

Ia mengibaratkan Miras itu seperti gula.

“Ya kalau kita makan manis. Tapi ujung-ujungnya menyebabkan kencing manis,” jelasnya.

Sementara menurut Pengamat Hukum DR Febrian, Pemkot Lubuklinggau harus segera membahas Perda Miras.

“Iya, memang jual beli Miras ini harus diatur secara khusus. Karena semakin liar begini, secara umum membahayakan keamanan masyarakat umum, bisa menimbulkan efek negatif. Kalau tidak juga di-Perda-kan, bisa semakin liar peredarannya,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu.

Jika di –Perda-kan, ia menjelaskan saksi yang diberikan kepada si pelanggar akan jelas.

“Ada daerah yang sudah menerapkan itu. Kalau tertangkap minum Miras, atau jual Miras sementara melanggar perda, ya di penjara enam bulan. Atau denda paling sedikit Rp 50 juta,” terangnya.

Dan menurutnya, seluruh stakeholder harus berperan. Bukan hanya aparat penegak hukum saja.

“Termasuk masyarakat dan tokoh agama juga harus berperan. Kalau tidak, ini bahaya. Miras ini bisa berefek ke tatanan sosial,” imbuhnya. (16/09/05)

Komentar

Rekomendasi Berita