oleh

52 Aset Bangunan Belum Diserahkan

LUBUKLINGGAU-Sedikitnya 52 tanah dan bangunan yang seharusnya menjadi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, namun hingga kini belum diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura).

Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Tarmizi menilai langkah Pemkab Mura ini dinilai justru merugikan masyarakat Kabupaten Mura. Pasalnya perawatan 52 gedung tersebut dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mura.

DItambahkan Tarmizi, dalam Undang-Undang (UU) No.07 Tahun 2001 tentang Pemkot Lubuklinggau, bahwa sejak terbentuknya Kota Lubuklinggau maka secara otomatis semua tanah dan bangunan Pemkab Mura menjadi hak milik Pemkot Lubuklinggau untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Ini yang mengatur UU, tapi tidak diindahkan,” kata Tamizi, Senin (24/12).

Menurut Tarmizi, belum diserahkannya aset-aset tersebut ke Pemkot justru merugikan Pemkab dan masyarakat Mura. Karena perawatan 52 bangunan itu dibebankan ke APBD Mura, dengan nilai miliaran rupiah, padahal dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di 14 kecamatan di Kabupaten Mura.

Pemkot Lubuklinggau sudah melakukan berbagai upaya agar Pemkab Mura dengan sukarela menyerahkan aset-aset tersebut. Seperti, menyurati Gubernur Sumsel, Menteri Dalam Negeri , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bahkan Presiden RI.

“Aset-aset tersebut akan dimanfaatkan semestinya, bangunan dan lahan itu akan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Tarmizi.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kabupaten Mura, H Zulkiply Idris enggan menanggapi hal tersebut.

“Nanti saja,” ucapnya.

Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani mengaku Pemkot Lubuklinggau masih mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan aset tersebut.

“Kita akan bicarakan duduk satu meja, kita cari solusi terbaik kta upayakan musyawarah terlebih dahulu,” ungkap Rahman Sani. [nia]

Rekomendasi Berita