oleh

482 Unit RTLH Belum Direnovasi

Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani
“Semua program pasti ada aturannya, termasuk peningkatan RTLH harus sesuai aturan jangan sampai gara-gara program ini menimbulkan gejolak di masyarakat..”

LUBUKLINGGAU– Sedikitnya ada 482 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Lubuklinggau yang belum masuk daftar bakal di renovasi, atau daftar penerima manfaat program peningkatan RTLH dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman RI. Di Kota Lubuklinggau ada 1.400 RTLH, 2017 sudah dilakukan renovasi melalui program peningkatan RTLH 308 unit, 2018 ada 432 unit, dan 2019 mendatang 178 unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Lubuklinggau, H Emra Endi Kusuma mengatakan 2018 Kota Lubuklinggau juga mendapat 177 unit rehab RTLH dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) yang disampaikan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI masih mengacu data sebelumnya.

Data tersebut didapat, berdasarkan laporan lurah maupun warga yang datang ke Disperkim Kota Lubuklinggau.

“Cukup banyak warga yang datang langsung melapor bahwa rumah mereka layak untuk mendapatkan program ini, syaratnya bawa KTP-El, KK, serta bukti foto kondisi rumah saat ini. Selanjutnya, kami input datanya untuk dilaporkan ke Disperkim Kota Lubuklinggau,” tambah Emra Endi Kusuma kepada wartawan, Sabtu (12/1).

Untuk kuota masing-masing kabupaten/kota ditentukan langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, sedangkan limit pengerjaan mengacu tahun sebelumnya Januari atau Februari tahun berikutnya.

Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Februari 2019 mendatang, sekaligus diadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani berpesan Disperkim Kota Lubuklinggau harus selektif memilih penerima manfaat dan harus benar-benar warga yang layak mendapatkan program ini .

“Semua program pasti ada aturannya, termasuk peningkatan RTLH harus sesuai aturan jangan sampai gara-gara program ini menimbulkan gejolak di masyarakat,” pesan Rahman Sani.

Sementara itu, Disperkim Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengusulkan 145 RTLH direhab tahun 2019.

Pemkab Muratara terus meningkatkan jumlah rumah yang akan direhab. Hal itu dalam upaya mempercepat mengurangi RTLH yang berada di Kabupaten Muratara.

“Kami akan sesuaikan dengan anggaran yang ada, dan tahun 2019 totalnya lebih banyak lagi daripada tahun sebelumnya” ucap Kepala Disperkim Muratara, Alfirmansyah melalui Kasi Perumahan, Salahudin, Sabtu (12/1).

Sedangkan pada tahun 2018 Pemkab Muratara telah memperbaiki 516 rumah RTLH menjadi rumah layak huni.

“Total perbaikan tersebut tidak hanya kita perbaiki dengan APBN namun kita mendapatkan bantuan dari luar negeri yang dinamakan dengan program beadlock,” tambahnya.

Namun untuk tahun 2019 program melalui beadlock belum dipastikan karena hal tersebut sifatnya mendadak.

“Masih menunggu informasi dari pusat,” jelasnya. (nia/cw4)

Berita Terkait : Jangan untuk Membangun, Makan saja Susah

Rekomendasi Berita