oleh

36 Desa Belum Ajukan Pencairan DD

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – 186 desa di Kabupaten Musi Rawas belum merealisasikan Dana Desa (DD) tahap pertama. Sebab, hingga sampai sekarang barulah sekitar 150 desa selesai diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sedangkan, sisanya belum mengajukan.

Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, Mefta Jhoni melalui Kabid Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Alexander Zulkarnaen, Selasa (10/4) menjelaskan, DD digulirkan pemerintah bertujuan untuk pembangunan desa, baik untuk pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DPMD menargetkan realisasi DD mulai akhir Maret lalu. Hanya saja, sampai sekarang belum bisa terpenuhi, masih ada desa belum menyerahkan pengajuan berkas.

“Memang kalau untuk target memang akhir Maret. Hanya saja, kita tidak bisa berbuat jika semua belum tuntas. Karena masih ada beberapa desa belum mengajukan, dan kembali tetap ditunggu pengajuannya,” jelas Alexander.

Sementara mengenai realisasinya, DD tahap I semua desa menerima tahap pertama dengan realisasi 20 %. Sedangkan mengenai realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semua hampir sama. Yaitu masih menunggu pengajuan berkas masing-masing desa.

“Sedangkan untuk ADD tahap 1, semua hingga sekarang kita belum memulai. Karena, beda dengan DD dan ADD semua dianggarkan APBD, dengan rinciannya tahun 2018 ini, dianggarkan sekitar Rp 60.172.911.300, dengan rincian masing-masing desa terima Rp 200-300 juta. Sebagai pembiayaan tunjangan operasional perangkat desa,” terangnya.

Pemerintahan desa juga diharapkan, dapat lebih terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di desa. Dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama.

“Adapun untuk melakukan bimbingan dan pengawasan DD, diantara program yang diterapkan, yakni Program Akrab Desa. Setiap hari Rabu, Pemkab turun ke desa. Kemudian ada Program ALIM (Aksi Lihat Monitor) Desa, setiap hari Jumat juga turun ke desa-desa,” ujarnya

Lanjut Alexander, jika nanti ditemukan penyalahgunaan DD, maka diproses sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kapolres Musi Rawas, AKBP Bayu Dewantoro melalui Kasat Reskrim, AKP Wahyu Setyo Pranoto mengatakan bahwa mengenai adanya permasalahan DD untuk saat ini belum ada laporan ataupun tanda-tanda penyelewengan DD di Kabupaten Musi Rawas dan Muratara.

“Meski demikian mengenai DD akan tetap dilakukan pemantauan di setiap desa,” kata Wahyu Setyo Pranoto, Selasa (10/4).

AKP Wahyu sapaannya menjelaskan, sesuai dengan Poksi polisi dan sudah dijelaskan oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Drs Zulkarnain Adinegara yakni melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan.

“Sementara penindakan merupakan pilihan terakhir apabila oknum Kades sudah tidak bisa dilakukan pembinaan lagi,” jelas Kasat Reskrim.

Lebih lanjut, Kasat Reskrim menjelaskan, selain itu di setiap desa sudah ada anggota yang melakukan pendampingan mengenai DD. Selain pendampingan anggota juga sudah diberikan buku panduan bagaimana pengawasan DD guna untuk melaporkan DD.

“Jadi kepada oknum kades untuk menyalurkan DD harus benar-benar untuk kepentingan warga desa bukan untuk pribadi,” tutup Wahyu.(03/04)

Rekomendasi Berita