oleh

33 Propemperda Segera Dibahas

Ketua Bepemperda Kabupaten Muratara, Hermansyah Syamsiar
“Kita menargetkan, 33 Raperda tersebut selesai dalam empat kali masa sidang, dengan mendahulukan pembahasan yang paling penting seperti Perda-perda perubahan, dan untuk inisiatif Raperda tentang pembinaan agama di ditingkat desa….”

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – 33 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tuntas dibahas dalam empat kali sidang. Hal ini menjadi target Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Ketua Bepemperda Kabupaten Muratara, Hermansyah Samsiar, mengatakan 33 Raperda tersebut terdiri dari 30 Raperda eksekutif dan tiga Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Muratara, Jumat (9/2).

“Sebelumnya Raperda yang diusulkan oleh pihak eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muratara yakni sebanyak 46 Raperda, setelah dipelajari dibahas antara anggota Bepemperda dan pihak eksekutif dari 46 Raperda menjadi 30 Raperda dan 3 Raperda inisiatif DRPD,” beber Hermansyah Samsiar, kemarin.

Mengapa demikian?

Hermansyah menjelaskan penentuan tersebut berdasarkan skala prioritas dan juga beberapa Raperda eksekutif tersebut ada keterkaitan, sehingga lebih diefisienkan.

33 Raperda tersebut diantaranya, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muratara.

Raperda tentang Pendaftaran Wajib Pajak cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang bekerja/melakukan usaha di Kabupaten Muratara. Raperda tentang Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Sementara Raperda inisiatif DRPD Kabupaten Muratara yakni Raperda tentang Pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di Lingkungan Kabupaten Muratara, Raperda tentang pembinaan agama di tingkat desa, dan kelurahan dan Raperda tentang pemberian gelar kehormatan, penghargaan daerah dan warga kehormatan.

“Kita menargetkan, 33 Raperda tersebut selesai dalam empat kali masa sidang, dengan mendahulukan pembahasan yang paling penting seperti Perda-perda perubahan, dan untuk inisiatif Raperda tentang pembinaan agama di tingkat desa. Karena itu penting, di mana kalau dulu ada P3N. Tapi sekarang tidak ada lagi karena untuk urusan agama sudah dilimpahkan oleh KUA Kementerian Agama di kecamatan,” paparnya.

Menurutnya, kalau dulu urusan agama sampai kepada mengurus jenazah seluruhnya diserahkan ke P3N, tapi setelah ada KUA, petugas P3N yang dulu tidak diberdayakan lagi.

Untuk itulah, dengan adanya Perda ini, dapat menjadi payung hukum untuk kembali memberdayakan mereka dengan dibebankan kepada APBD seperti untuk honorer dan biaya operasional mereka.

Lebih lanjut, Hermansyah Samsiar menekankan dengan Raperda tentang Pendaftaran wajib pajak Cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang bekerja/melakukan usaha di Kabupaten Muratara. Karena selama ini para investor yang ada di Kabupaten Muratara, Kantor sekretariat mereka berada di luar Kabupaten Muratara. Sehingga tidak memberikan pendapatan bagi Kabupaten Muratara. Jangan hanya mengeruk sumber daya alam Kabupaten Muratara tapi kantor mereka di daerah lain.

“Dengan kantor di Kabupaten Muratara mempermudah masyarakat untuk berurusan. Dan pastinya akan memberikan pemasukan bagi daerah,” terangnya. (07)

Rekomendasi Berita