oleh

26 Februari 2021 Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas

LINGGAUPOS.CO.ID – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2016-2021 berakhir Selasa (16/2/2021). Namun Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak langsung dilantik pada Rabu (17/2/2021).

Sekda Musi Rawas EC Priskodesi, Senin (15/2/2021) menjelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan pada Jumat (26/2/2021). Sementara waktu sebelum pelantikan, Sekda ditunjuk sebagai Plh Bupati.

“Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 26 Februari 2021, untuk Plh Bupati ditunjuk Sekda s/d pelantikan Bupati dan Wakil Bupati,” jelas Sekda.

Senada diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Akmal Malik, M.Si dalam Rapat Video Conferensi dengan Sekretaris Daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak Desember lalu, Senin (15/2/2021).

Akmal Malik mengungkapkan, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Bulan Februari 2021 ini ada sebanyak 207 daerah. Untuk kepala daerah terpilih, selain yang berproses di MK, akan dilantik pada tanggal 25-26 Februari 2021.

Untuk pelantikan Bupati/ Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dilakukan oleh Gubernur.  Pejabat gubernur jika masih kosong, maka akan dilantik oleh Mendagri.

“Dengan mengingat masih dalam suasana pandemik Covid-19, maka pelantikan akan dilakukan di daerah masih-masing. Misal, Gubernur akan melantik dari ibukota provinsi, dan kepala daerah akan dilantik virtual di daerah masing-masing. Ini untuk mengurangi mobilisasi massa, jika pelantikan dilakukan di provinsi,” katanya dikutip dari rmolbengkulu.com.

Akmal Malik menambahkan, untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Februari dan masih berproses di MK, maka pelantikannya akan diserentakkan pada bulan April bersamaan dengan kepala daerah yang habis masa tugasnya bulan Maret dan April.

“Kepala Daerah yang habis masa tugasnya bulan Maret ada 13 daerah, sedang yang habis pada bulan April ada 17 daerah. Sedang untuk kepala daerah yang habis masa tugasnya pada bulan Mei (11 daerah), Juni (17 daerah), Juli (satu daerah) dan September (dua daerah), waktunya akan ditentukan kemudian,” tambahnya dilaporkan Kantor Berita RMOLBengkulu.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah mengirimkan surat No.120/738/OTDA tertanggal 3 Februari 2021, yang ditujukan kepada 32 Gubernur salah satunya Gubernur Sumatera Selatan tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.

Dalam surat tersebut menjelaskan, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (2) huruf b UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena masa berakhir masa jabatannya.

Kemudian berdasarkan pasal 131 ayat (4) PP No.49/2008 tentang perubahan ketiga PP No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal kekosongan jabatan, Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan presiden mengangkat jabatan kepala daerah.

Selanjutnya dalam surat itu, dijelaskan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masa jabatannya berakhir Februari 2021 dan tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di MK, diminta kepada Gubernur untuk menunjuk Sekda sebagai Plh Bupati/Wali Kota untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dilantiknya Bupati/Wali Kota terpilih.(*)

Rekomendasi Berita