oleh

2.655 Anak Putus Sekolah

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – 467 anak di Kota Lubuklinggau berstatus putus sekolah. Tingkatannya merata, ada yang berhenti ketika SD, SMP maupun SMA.

Itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Lubuklinggau, H Tamri melalui Kabid Pendidikan Non Formal (PNF), Tabrani saat dibincangi Linggau Pos, Rabu (10/1).

Data tersebut, kata Tabroni, didapat dari laporan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Lubuklinggau.

“Saat ini dihimpun sebelum Desember 2017. Saat ini sudah kami ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sementara di Kabupaten Musi Rawas, terdapat 1.040 anak putus sekolah.

Kadisdik Kabupaten Musi Rawas, H Sukamto menjelaskan, saat ini 1.040 nama anak ini sudah dilaporkan ke Kemdikbud. Untuk segera mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Anak putus sekolah di Musi Rawas putus sekolah, sebagian besar didominasi oleh keterbatasan ekonomi.

“Oleh karena itu, selaras dengan program pemerintah. Nantinya akan dibantu biaya PIP. Namun dengan syarat, anak ini harus terdaftar di lembaga kursus, PKBM, maupun lembaga pendidikan formal, SD, SMP dan SMA. Kalau anak-anak yang usianya masih terjangkau, mungkin bisa melanjutkan ke pendidikan formal. Namun, kalau yang sudah usia 16 tahun tapi belum lulus SD, biasanya memilih ambil program kesetaraan di PKBM. Biaya sekolah di PKBM inilah yang akan dibiayai PIP,” imbuh Sukamto.

Menurutnya, seiring dengan kemajuan teknologi pendidikan dan menuntut kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak hanya  menyelenggarakan sekolah gratis  sebagai wujud peningkatan Wajar 9 tahun namun juga menyelenggarakan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

“Sekolah gratis adalah upaya pemerintah yang membebaskan biaya operasional sekolah, namun bukan biaya individu siswa seperti kebutuhan pribadinya (seragam,tas,peralatan tulis,dll),” jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)?

Berdasarkan pengungkapan Kadisdik Kabupaten Muratara, Abdul Rahman Wahid melalui Kabid PNF, Yuli, 1.148 anak di Kabupaten Muratara putus sekolah.

“Yang masuk pendataan kami ini usia 19 tahun ke bawah. Misi kami dalam melakukan pendataan ini, jangan sampai mereka itu, dengan tidak tamatnya sekolah, lantas menghilangkan cita-cita mereka. Siapa tahu, yang tamat dari Pendidikan Luar Sekolah seperti program kesetaraan, mereka bisa melanjutkan sekolah lagi. Ke perguruan tinggi misalnya. Asal tuntas 12 tahun (tamat SMA),” imbuhnya.

Dari data di lapangan, kata Yuli, minat mereka terputus gara-gara mau sekolah formal malu, sementara usia sudah dewasa. Akhirnya, kesempatan untuk meraih cita-cita pun tak mulus.

“Tapi dengan adanya pendidikan non formal (Kursus, PKBM dan sebagainya), kami jaring anak-anak tidak sekolah. Mudah-mudahan pemerintah pusat menggelontorkan PIP untuk 1.148 anak ini. Sehingga minimal mereka mengantongi ijazah SMA atau Paket C. Lalu mereka bisa jadikan modal untuk bekerja atau lanjut kuliah,” imbuhnya.

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah menetapkan tujuh prioritas bagi penerima Kartu Indonesia Pintar dengan dana PIP. Mereka yang berhak adalah penerima BSM dari pemegang KPS yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud pada tahun 2014, anak usia sekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai penerima manfaat BSM. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada anak usia sekolah dari penerima PKH, mereka yang tinggal di panti asuhan, santri pesantren yang menerima BSM Madrasah, yang terancam putus sekolah karena kesusahan ekonomi, dan mereka yang putus sekolah.(05)

Komentar

Rekomendasi Berita