oleh

17 Oknum ASN Dipecat

Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Ahyar Hapis
“Untuk mendukung program pemerintah bersih dari korupsi, berapapun vonisnya mau hitungan bulan ataupun tahun jika terbukti bersalah maka tetap diberhentikan”

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dipecat. Mereka dipecat, karena sudah terbukti melakukan tindak pidana.

Kabar itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM) Kota Lubuklinggau, H Ikhsan Roni melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, Ahyar Hapis, Rabu (12/9).

Ia menjelaskan, pemecatan ASN terlibat tindak pidana ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selain itu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“UU Nomor 05 disahkan tahun 2014, itu artinya ASN yang tersandung hukum tahun 2014 keatas sudah dikenakan sanksi berdasarkan UU tersebut,” terang dia.

Ia menegaskan, dalam UU tersebut memberikan sanksi tegas bagi ASN yang terlibat kasus korupsi. Berapapun vonis yang didapat sanksinya tetap dipecat.

“Untuk mendukung program pemerintah bersih dari korupsi, berapapun vonisnya mau hitungan bulan ataupun tahun jika terbukti bersalah maka tetap diberhentikan,” tegas Ahyar.

Sedangkan untuk tindak pidana lainnya tetap ada tahapan, seperti tindak pidana narkoba apakah ASN tersebut terbukti sebagai pemakai maka hanya dilakukan rehab. Namun jika terbukti sebagai pengedar maka dipecat.

“Kalau tindak pidana lainnya yang terencana maka dipecat, seperti pengedar pasti sudah terencana, terlibat aksi penodongan kalau terbukti terencana juga dipecat,” ungkap Ahyar.

Lantas bagaimana dengan di Kabupaten Musi Rawas (Mura)?

Ternyata ada sembilan ASN yang tahun 2017 yang lalu diberhentikan. Mereka telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebagai pegawai.

Hal itu diungkapkan Kepala BKSPDM Kabupaten Mura H Rudi Irawan Ishak melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, Wiwik Widianingsih.

Dari jumlah tersebut, delapan diberhentikan secara tidak hormat dan satu secara terhormat.

Sedangkan untuk proses pemberhentian pegawai yang tersandung hukum, jelas Wiwik, selama ditahan akan dibuat keputusan pemberhentian sementara sambil menunggu keputusan inkrah dari pengadilan.

“Jika divonis dua tahun dan berencana melakukan tindak pidana yang ada hubungan jabatan atau korupsi langsung bisa diberhentikan. Namun, untuk pegawai yang telah diberhentikan, maka untuk gaji tidak dibayar full sesuai dengan aturan UU ASN yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” terang dia.

Sementara itu, bagi ASN yang dapat sanksi ringan kembali ke OPD masing-masing.

“Namun, kalau sedang dan berat BKP lihat pangkat golongan. Hanya saja, kalau untuk pembinaan dikembalikan ke masing-masing atasan,” ucap Wiwik.

Penting diketahui, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dalam pasal 247 ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Sementara pada Pasal 248. Di dalam Pasal 248 ayat 1 disebutkan, ASN dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila (a) perbuatannya tidak menurunkan harga dan martabat ASN. Lalu, (b) mempunyai prestasi yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan (d) tersedia lowongan jabatan.

Di ayat 2 disebutkan, ASN yang dipidana dengan pidana kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai ASN apabila tersedia lowongan jabatan.

ASN tidak diberhentikan seperti maksud Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara. Hal tersebut tertuang pada Pasal 249 ayat 1.

ASN tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai ASN dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai ASN.

ASN dapat diaktifkan kembali jika terdapat lowongan jabatan. Di Pasal 249 ayat 3 disebutkan, jika tidak terdapat lowongan paling lama 2 tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan sudah berusia 58 tahun diberhentikan dengan hormat, tulis Pasal 249 ayat 4.

PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi beberapa ketentuan yang tercantum pada Pasal 250. Pasal 250 (a) tertulis, PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Kemudian, (c) PNS diberhentikan dengan tidak hormat jika menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dalam pasal 250 (d) atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 251 disebutkan, ASN yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan berencana diberhentikan dengan hormat tindak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Sementara pada Pasal 252 pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.(nia/dlt)

***Kepala BKPSDM Muratara, Sudartoni

Empat Orang Bermasalah

SEMENTARA itu, ada empat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bermasalah. Hal ini diungkapkan Kepala BKPSDM Kabupaten Muratara, Sudartoni tadi malam (12/9).

“Memang dalam UU Nomor 05 Tahun 2014, itu artinya ASN yang tersandung hukum di tahun 2014 ke atas harus dikenakan sanksi. Misalkan korupsi, harus disanksi tegas dengan cara diberhentikan. Hanya saja kami sedang memproses itu. Namun, perlu saya tegaskan kami belum pernah mengeluarkan SK pemberhentian maupun pemecatan oknum ASN bermasalah tersebut,” tegas Sudartoni

Ia menjelaskan, enam oknum ASN yang bermasalah dalam catatan BKPSDM Muratara juga akan diproses lebih lanjut. Akhir pekan ini, ia akan rapat bersama KPK, Kemendagri, KSN, dan MenPAN-RB terkait soal pemberhentian ASN yang tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Hotel Sahid Jakarta.

Adanya oknum ASN bermasalah itu, Sudartoni menyebut, sebagian besar memang pindahan dari daerah luar Kabupaten Muratara.

“Awalnya, harapan kami kalau ada ASN mau pindah ke Muratara, maka minimal bisa menutupi kekurangan SDM ASN di Muratara. Namun ternyata ada juga yang bermasalah. Sehingga ke depan kami akan lebih selektif untuk menerima ASN-ASN pindahan dari tempat lain,” jelas dia. (lik)

Rekomendasi Berita